Gunakan Voucher Pangan, Jokowi Pede Berantas Kemiskinan Nasional
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintahan kabinet kerja telah membulatkan untuk mengganti program beras miskin (raskin) menjadi dengan voucher belanja atau kupon pangan yang diberikan kepada rumah tangga yang tidak mampu.
Jokowi menilai, voucher belanja tersebut nantinya bisa digunakan oleh masyarakat tidak mampu dalam menebus beras, atau bahan pokok lainnya di pasar dengan harga yang berlaku pada saat berlaku.
"Harapan saya adalah dengan mereformasi ini rakyat yang belum sejahtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas lebih baik, dan juga bisa memperoleh nutrisi lebih seimbang, enggak hanya karbohidrat, tapi protein juga seperti telur," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Dengan kupon pangan, kata Jokowi, para pedagang sembako di pasar juga mendapatkan tambahan peluang usaha. Bahkan, pemerintah juga akan mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai buffer stock atau sebagai stabilisasi harga beras dan bahan pokok lainnya pada saat harga pangan jatuh.
[Baca juga: Sekjen PBB Serukan Kerjasama Lebih Dalam Guna Akhiri Kemiskinan]
Orang pertama di Indonesia ini menginstruksikan, program kupon pangan ini dapat diterapkan pada awal 2017. Namun, sebelum diterapkan, Jokowi ingin ada roadmap atau peta jalan yang jelas mengenai program ini.
"Untuk daerah yang sulit dijangkau seperti di Papua, Natuna, Morotai dan lainnya, saya kira perlu ada kebijakan khusus yang harus disusun," tambahnya.
Menurut Jokowi, program kupon pangan ini juga menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis per Maret 2016 angka kemiskinan turun dari Maret 2015 yang sebesar 11,22 persen menjadi 10,86 persen di Maret 2016.
Penurunan tersebut, sambung Jokowi, dikarenakan beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah, seperti inflasi yang terjaga di level tiga persen sampai empat persen, dana desa yang sudah mengalir.
"Apabila voucher bisa kita kerjakan dengan baik, dari data BPS yang ada, saya yakini masyarakat kita yang kurang sejahtera bisa kurang lagi. Karena jelas, nama, alamat, sasaran jelas, sehingga saya kira apabila cepat dilakukan saya yakini angka tadi sampaikan bisa urun lebih banyak lagi," tukasnya.
(Raisa Adila)
