Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bulog Jamin Raskin Buruk Diganti Beras Baru

Koran SINDO , Jurnalis-Senin, 15 Agustus 2016 |11:56 WIB
Bulog Jamin Raskin Buruk Diganti Beras Baru
Ilustrasi: (Foto: Okezone)
A
A
A

INDRAMAYU - Badan urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Jawa Barat akan menyelidiki kabar terkait beras bagi warga miskin (raskin) berkualitas buruk yang banyak di temukan di Kabupaten Indramayu.

Bahkan, Bulog memberi jaminan mengganti seluruh raskin tak layak konsumsi tersebut dengan beras baru sesuai ketentuan. Kepala Bulog Divre Jabar Alif Affandi mengaku sudah menerima laporan penolakan raskin dari sejumlah desa karena tidak layak konsumsi.

”Kalau ada beras raskin yang tidak bagus kon disinya, segera laporkan untuk diganti dengan yang baru,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Indramayu dan Majalengka menolak menerima raskin karena tak layak konsumsi. Selain bercampur debu dan kerikil, raskin juga banyak mengandung kutu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kualitas raskin seharusnya terus meningkat. Namun, kenyataan di lapangan, hal itu masih jauh dari harapan.

"Banyak laporan dari warga soal kualitas raskin yang masih buruk. Ini harus menjadi perhatian agar ke depan bisa diperbaiki," tutur Her man.

Anggota komisi B DPRD Indramayu Ahmad Fatoni mengatakan, kualitas raskin di Kabupaten Indramayu belum memuaskan. Pihaknya berharap, Bulog sebagai penyalur raskin tidak menerima begitu saja beras dengan kualitas di bawah standar.

"Pada umumnya, beras Bulog yang diterima masyarakat kondisinya patah dan rusak. Selain itu, beras juga banyak bercampur kerikil-kerikil kecil," ungkap Fatoni.

Selain mengeluhkan kualitas raskin, Fatoni juga menyebutkan jika distribusi serta harga raskin kerap di bawah ketentuan pemerintah. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu lainnya Roni Januri juga mengaku banyak menerima keluhan dari para petani, terutama pengusaha penggilangan padi.

Menurut Roni, harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah membuat petani enggan menjual hasil panennya kepada Bulog. Pasalnya, HPP yang ditetapkan tidak menutup biaya produksi.

"Apalagi saat musim hujan, gabah tidak dapat dijemur sehingga kadar airnya juga tidak sesuai standar Bulog," terangnya seraya menambahkan, Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu terus memantau sejumlah gudang Bulog dan berkunjung ke sejumlah penggilingan padi.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement