DPR Desak Pemerintah Stop Impor Cangkul
JAKARTA - DPR RI menyesalkan tindakan pemerintah memberikan izin impor cangkul dari China melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI).
Langkah tersebut berpotensi mematikan industri cangkul dalam negeri dan menodai nasionalisme. ”Ini menurut saya kebijakan yang harus dihentikan, karena impor cangkul menodai perasaan kita, masa cangkul saja kita harus impor. Padahal kita butuh pekerjaan, industri membuat cangkul itu sederhana dan seharusnya diserahkan dalam produk dalam negeri saja,” tandas Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Fadli mengingatkan, pemerintah jangan hanya mencari keuntungan semata hanya karena harga cangkul di China lebih murah atau lebih ringan.
Menurutnya, kalau pemerintah sudah memikirkan gampangnya saja, ke depannya semua komoditi tinggal impor saja. ”Semuanya bisa impor, seperti beras misalnya, ya sudah kita impor Vietnam saja enggak usah tanam beras lagi,” tukas Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu. Karena itu, Fadli mendesak agar impor cangkul itu harus segera dihentikan. Dirinya mendengar bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sudah mulai merespons kritik tentang impor cangkul ini.
Karena memang, sungguh memalukan Indonesia yang merupakan negara agraris dan sudah terbiasa menggunakan cangkul sejak zaman dulu justru mengimpor cangkul. ”Kita seharusnya bisa menggerakkan, cangkul itu apa susahnya sih bikin cangkul itu, sudah dari zaman nenek moyang ribuan tahun lalu sudah bisa kita bikin,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi urusan pertanian, Daniel Johan. Dia juga mendesak agar impor cangkul itu harus segera dihentikan oleh pemerintah. Tidak seharusnya pemerintah mengimpor alat-alat yang sudah bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, bahkan sangat banyak. ”Payah sekali, masa untuk cangkul saja harus impor dari negara lain,” tukas Daniel .
Karena itu, lanjut Daniel, pihaknya mengajukan protes keras kepada pemerintah. Industri yang bisa dihasilkan di Indonesia, apalagi industri kecil harus diandalkan dan diberdayakan oleh pemerintah. Jangan segala sesuatunya bergantung pada impor. Untuk itu, pemerintah harus konsisten membangun industri di segala bidang yang ada di dalam negeri agar nilai tambahnya kembali untuk Indonesia. Ketua Gerakan Kebangkitan Tani Indonesia (Gerbang Tani) Idham Arsyad mendukung penolakan DPR atas impor cangkul yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, impor cangkul kontraproduktif dengan tekad Presiden Jokowi untuk menegakkan kedaulatan pangan. ”Sekarang bagaimana kita berdaulat di bidang pangan, lha cangkul saja kita impor,” tukasnya. Idham mencurigai ada pihak-pihak yang diuntungkan secara ekonomis dari proses impor cangkul dari China.
Hal ini perlu ditelusuri agar diketahui siapa saja pihak terlibat dalam kasus impor cangkul tersebut. ”Kami mensinyalir impor cangkul ini terkait dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.
(Raisa Adila)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
