Kepala BKPM Dukung Kebijakan Pemerintah Tentang Ekspor Mineral
JAKARTA - Isu larangan ekspor mineral diperkirakan akan mengganggu iklim investasi khususnya di sektor tambang. Meski demikian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengaku mendukung kebijakan pemerintah mengenai aturan ekspor mineral yang berdampak pada investasi smelter.
"Isu larangan ekspor mineral apakah berdampak pada investasi, kami BKPM sepenuhnya mendukung kebijakan Menteri ESDM (Ignasius Jonan), Menko Maritim (Luhut Panjaitan) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) soal aturan eskpor mineral dan pajak ekspor mineral," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Menurutnya, investasi memang merupakan sesuatu yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan perekonomian negara. Namun dia menekankan, kerjasama antar pemangku kepentingan jauh lebih penting. Untuk itu dia pun mendukung kebijakan pemerintah.
"Sepenting apapun investasi tapi bukan segalanya. Kita harus tetap team work dan melihat secara menyeluruh dan saya bisa pastikan pemerintah terus menggenjot daya saing fundamental," lanjutnya.
Dia mengatakan, meski pemerintah membuat aturan mengenai ekpsor mineral, pemerintah di sisi lain membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
"Jadi kita terus mencari jalan untuk tekan harga gas, untuk efisienkan logistik, untuk meningkatkan keterampilan vokasional pekerja dan saya yakin sebetulnya ujung-ujungnya kita harus bisa bersaing di investasi," ungkap Lembong.
"Termasuk (kebijakan) smelter berdasarkan fundamental bukan berdasar larangan atau pembatasan yang sifatnya artificial. Jadi harus genjot ke fundamental daya saing kita untuk investasi termasuk smelter yang berkelanjutan," tambahnya.
(Fakhri Rezy)
