Begini Harapan Pengusaha soal Pajak Progresif Lahan Nganggur
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan akan memajaki lahan nganggur alias tidak produktif pada berbagai daerah di Indonesia. Aturan ini tengah dibahas pada jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Adapun alasan dari penerapan kebijakan ini adalah karena terdapat kelompok-kelompok yang selama ini memanfaatkan lahan untuk meraup keuntungan. Akibatnya, banyak lahan kosong yang dibiarkan menganggur dengan harapan harganya akan mengalami kenaikan.
Namun, menurut pengusaha yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Aprindo Tutum Rahanta, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Pasalnya, tidak semua orang memiliki tanah dengan maksud untuk melakukan spekulasi.
"Misalnya saja memiliki tanah, kan belum tentu saya tujuannya untuk spekulasi. Bisa saja kan karena saya tidak mau uang saya terpakai di Bank makanya saya belikan ke tanah," tuturnya kepada Okezone.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan klasifikasi lahan yang akan dipajaki secara progresif. Klasifikasi ini dimaksudkan agar tidak semua lahan dikenai pajak progresif dengan alasan melakukan spekulasi.
"Kalau untuk usaha misalnya baru dibangun beberapa tahun lagi, kan beda.
Atau kalau diberikan oleh orang tua sebagai harta warisan, apa itu spekulasi namanya? Ini berbeda. Jadi harus dibentuk klasifikasi dalam aturan nantinya," jelasnya.
Namun, pengusaha mendukung upaya pemerintah memajaki lahan nganggur dengan tujuan untuk membatasi kepemilikan lahan pada sektor tertentu. Dengan begitu, maka kepemilikan lahan dapat tersebar secara merata.
"Tujuannya benar. Tapi jangan dipaksakan orang miskin misalnya yang miliki lahan untuk jual tanahnya karena kendala pajak," tutupnya.
(Raisa Adila)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
