Rencana umum jaringan jalur kereta api pada kawasan Jabodetabek tersebut disusun melalui jangka waktu 2014 hingga 2030. Proyek ini masih jauh dari konkret sebab belum masuk sebagai proyek strategis nasional. Artinya dalam satu dua tahun ke depan belum bisa terbangun. “Kami belum terbitkan trase -nya juga, karena trase itu butuh penyesuaian dari Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten setempat, terutama di Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Adapun Pemerintah Kabupaten Bogor diketahui baru merevisi RTRW pada 2016, sehingga titik pasti yang berkaitan dengan lokasi pembebasan lahan juga belum terwujud. Penyelesaian tersebut juga belum bisa terwujud karena persoalan kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Kementerian Perhubungan juga baru terbentuk. Sementara Peraturan Menteri 2013 terkait rencana umum perkeretaapian Jabodetabek belum memasukkan Badan di bawah Kementerian Transportasi itu.
“Saya kira masih butuh dua atau tiga tahun lagi, karena fokus pembangunan Direktorat Perkeretaapian saat ini ada pada proyek-proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional,” ujar dia. Sebelumnya Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Bodutjahjono mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat kepada pemerintah daerah setempat mengenai rencana induk tersebut, namun belum ada tanggapan terutama rekomendasi RTRW.
“Kami sudah bersurat, namun belum sampai pada proses misalnya pembentukan trase dan sebagainya, sebab fokus kami masih pada proyekproyek yang ada dalam Proyek Strategis Nasional,” ungkap dia. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang masuk dalam lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di antaranya pembangunan Double-Double Track Jawa Selatan di Provinsi Jawa Barat, Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, High Speed Train Jakarta- Bandung, Kereta Api Muara Enim-Pulau Baai Provinsi Bengkulu Sumatera Selatan, Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api Api Sumatera Selatan, serta Kereta Api Jambi-Pekanbaru.
Pemerintah melalui PSN tersebut telah menganggarkan dana melalui APBN multiyears. Terpisah, pengamat perkeretaapian dari masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pembangunan jalur kereta api yang menyambungkan Stasiun Parung ke Citayam hingga Nambo sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Namun begitu, perlu langkah strategis terutama dari sisi kesiapan administrasi sebelum menuju pada pembentukan trase.