Kereta Api Trans Sulawesi Beroperasi April 2018
BARRU - Megaproyek kereta api Trans-Sulawesi akan difungsikan pada April 2018. Di tahap awal, infrastruktur tersebut minimal digunakan untuk mengangkut komoditas tambang berupa semen dan marmer.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan hal tersebut di sela-sela soft launching flyover yang menjadi fasilitas pendukung kereta api Trans-Sulawesi, di Kabupaten Barru.
”Kita coba fungsikan sekitar 30 kilometer dulu pada April 2018. Paling tidak, rakyat tahu kalau ini sudah bisa difungsikan,” kata Syahrul, di Kabupaten Barru, Sulsel, kemarin.
Dia menegaskan, sudah menjadi komitmen pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelesaikan sekitar 30 kilometer bahkan lebih pada tahun ini. Pada tahun 2019, lanjut dia, kemungkinan panjang jalur bisa diselesaikan di atas 100 kilometer.
Syahrul menambahkan, jalur kereta api tersebut juga akan menjadi jalur pariwisata, karena rel melewati jalur gunung dan pantai.
”Berdasarkan pertemuan saya denganPresidenbeberapakali, pemerintah sangat serius dan menjadikan proyek ini sebagai prioritas. Saya harap masyarakat bisa ikut mendorong untuk kelancaran proyek ini,” ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latif menegaskan bahwa kemajuan pelaksanaan proyek kereta api ini berjalan dengan baik. Hal ini, menurutnya, didukung oleh komitmen kuat pemerintah pusat dalam membantu pembiayaan proyek transportasi tersebut.
Pengerjaan fisik proyek ini memprioritaskan jalur Barru- Makassar, kemudian jalur Barru-Parepare. Proyek ini berjalan sesuai jadwal kendati hingga saat ini Pemprov Sulsel belum mendapatkan investor swasta untuk membiayai proyek tersebut.
”Investor sampai hari ini belum. Tapi, anggaran dari pemerintah pusat, fisik rencana ada,” katanya, belum lama ini.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkeretaapian Trans-Sulawesi Hendry Hidayat membenarkan bahwa proyek tersebut jika tidak ada hambatan sudah mulai bisa difungsikan pada April 2018.
”Ini sesuai harapan Gubernur. Sejauh ini, proses pembebasan lahan juga tidak mengalami hambatan berarti,” tandasnya.
Terkait anggaran, Hendry mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp219 miliar untuk pembebasan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sementara untuk pengerjaan fisik telah tersedia anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara. (kmj)
(Rani Hardjanti)
