Tingkat Ketaatan BUMN Ikut BPJS Dipertanyakan!
BANDUNG – Kepesertaan perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tengah menjadi sorotan. Berdasarkan UU BPJS Pasal 15, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada Pasal 55 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS yang menjadi tanggung jawabnya mendapat sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, data BPJS pada 2016 menyatakan jumlah angkatan kerja sebanyak 120.647.697 orang. Sementara jumlah pekerja yang terserap di sektor formal hanya 42,24% atau setara dengan 48,5 juta orang.
Untuk kepesertaan di BPJS, berdasarkan data per 28 Februari 2017 adalah sebanyak 10.127.263 orang. Rinciannya, perusahaan swasta sebanyak 9.626.631 pekerja dan BUMN hanya 500.632 peserta.
"Dari data di atas terlihat masih minimnya kepesertaan BPJS, termasuk di BUMN. Memperlihatkan ketidakpatuhan terutama BUMN yang harusnya menjadi contoh pertama ketaatan terhadap undang-undang," kata Rieke, Senin (1/5/2017).
Dia juga mengungkap mayoritas pekerja di Indonesia yang belum mendapatkan lima jaminan sosial. Hal itu sangat berbahaya bagi pekerja Indonesia dan keluarganya karena masih tingginya risiko kecelakaan kerja hingga kehilangan pekerjaan, serta kondisi tanpa perlindungan saat tanpa kerja dan pascakerja.
Kader PDIP itu kemudian menyoroti ketidaksinkronan jumlah peserta pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, kepesertaan BPJS Kesehatan lebih sedikit daripada BPJS Ketenagakerjaan.
Rieke juga menyoroti belum maksimalnya kinerja Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara, termasuk Dewan Pengawas di kedua BPJS.
Atas berbagai kondisi itu, Rieke memberikan tiga rekomendasi. "Pertama, saya mendukung pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan UU SJSN dan BPJS, dan berani memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta di kedua BPJS," jelasnya.
Kedua, ia mendukung pemerintah untuk pertama kali mendorong BUMN beserta anak-anak perusahaannya menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban terjaminnya lima jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya, apa pun status kerjanya sesuai perintah undang-undang.
"Ketiga, mendukung pemerintah untuk segera memperbaiki berbagai regulasi turunan UU BPJS, agar watak jaminan sosial tidak berubah menjadi jaminan komersial yang bukan melindungi tetapi malah menambah beban pekerja Indonesia pada khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya," pungkas Rieke.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
