Image

Bentuk Badan Pengawas Pengembang Rumah, OJK hingga Pengadilan Bisa Dilibatkan?

Trio Hamdani, Jurnalis · Jum'at 19 Mei 2017, 13:23 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 05 19 470 1694880 bentuk-badan-pengawas-pengembang-rumah-ojk-hingga-pengadilan-bisa-dilibatkan-43rh1Tmwlm.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah diusulkan untuk membentuk badan yang mampu secara tegas mengawasi pengembang perumahan guna tak merugikan hak konsumen properti hunian.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam membentuk bada semacam itu banyak pihak mesti dilibatkan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga pengadilan.

"Yang jelas pertama dari Kemenpera (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) ya, karena kita sudah punya kementerian itu, entah posisi badannya ada di bawah atau setara dengan kementerian itu terserah," katanya ketika dihubungi Okezone di Jakarta.

Bhima menilai, pemerintah mesti merangkul asosiasi pengembang perumahan dan OJK. Menurutnya, peran keduanya sangat penting dalam hal pengawasan terhadap developer.

"Intinya Kemenpera harus merangkul Asosiasi Properti juga, Asosiasi Pengembang, gitu ya kemudian harus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa OJK, karena ini kan terkait juga dengan kredit investor perumahan KPR. Jadi OJK harus dilibatkan di situ," terangnya.

Tak ketinggalan, Bhima juga turut mengusulkan agar pihak kepolisian dan pihak pengadilan untuk juga dilibatkan. "Kemudian dari pihak kepolisian juga karena menyangkut pidana juga, dan pengadilan, pengadilan perdata ya untuk menyelesaikan sengketa," tukasnya. (tro)

(rhs)

  • TAG :
  • JK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini