Reforma Agraria Terlambat Puluhan Tahun, Darmin: Tidak Jadi Alasan
JAKARTA - Ketimpangan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah. Saat ini, pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan.
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan program reforma agraria. Pada program ini, pemerintah tidak hanya fokus pada mobilisasi masyarakat ke daerah yang memiliki lahan, namun juga menyediakan lahan garapan bagi daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa.
"Urbanisasi itu adalah bagian dari ekonomi yang berkembang. Sebetulnya tidak berkembang pun ekonomi orang urbanisasi juga. Tapi kalau makin berkembang ekonominya, urbanisasinya pasti juga makin berkembang. Nah pertanyaannya adalah bagaimana skenarionya berjalan?" kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV nomor 17, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2017).
"Di dalam kebijakan pemerataan ekonomi pemerintah, salah satu di antaranya kalau di pedesaan itu ada reforma agraria, di perkotaan itu ada pemukiman yang terjangkau bagi penduduk miskin perkotaan," tambah dia.
Menurutnya, reforma agraria ini sudah cukup terlambat dilakukan oleh Indonesia hingga puluhan tahun. Untuk itu, program ini harus segara dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan.
"Kita sendiri sih melihat ini dua area ini harus dibenahi. Kita sudah terlambat sekali melakukan reforma agraria. Terlambatnya bukan lima tahun, 10 tahun. Puluhan tahun. Tetapi itu tidak menjadi alasan kita tidak melakukan reformasi agraria," kata Darmin.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
