Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sri Mulyani Minta Modal Rp2 Triliun untuk Proyek LRT Jabodebek

Lidya Julita Sembiring , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2017 |14:27 WIB
Sri Mulyani Minta Modal Rp2 Triliun untuk Proyek LRT Jabodebek
Foto Sri Mulyani di DPR (Lidya/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Raker dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dalam raker ini, Menkeu memaparkan bahwa Kementerian BUMN meminta persetujuan tambah anggaran Rp2,3 Triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menkeu sebagai Menteri BUMN menjelaskan PMN ada di bawah Kementerian BUMN dan meminta tambahan PMN tersebut yang akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara tunai sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek.

"Tambahan PMN tunai ke KAI Rp2 triliun untuk digunakan menunjang kemampuan KAI dalam jalankan pembangunan sarana dan prasaran LRT Jabodebek. Sudah dibahas di koordinasi Kemenko Luhut dan K/L terkait agar bisa jalankan pembangunan LRT Jabodebek seusai target 2018-2019. Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," ungkap Menkeu di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta, Kamis (13/7/2017.

(Baca Juga: Gantikan Rini Soemarno, Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Rp2,3 Triliun)

Sementara itu, Menkeu juga menjelaskan tambahan PMN kedua adalah dalam bentuk non tunai yang di ajukan sebesar Rp379,3 miliar untuk diberikan kepada PT Djakarta Lloyd.

"Ini berasal dari konversi utang subsidi dari Loan Agreement (Subsidiary Loan Agreement/SLA) yang dikonversi jadi ekuitas. Histori atau sejarah SLA, lalu kenapa dikonversi nanti di dalami oleh Pak Isa (Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata)," jelasnya.

Penambahan anggaran belum bisa diterima oleh beberapa anggota Dewan sehingga disepakati pembahasan mengenai PMN akan dilakukan secara khusus antara Menteri BUMN dan Komisi VI dan di sepakatai oleh anggota.

"Disepakati pembahasan PMN pekan depan," tukas pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno di Ruang Rapat Komisi VI.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement