Instruksi Jokowi: Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok!
JAKARTA - Pemerintah pada tahun ini menargetkan angka kemiskinan berada pada level 10,5%. Namun, saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih berada di atas target yang ditetapkan.
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekira 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.
Baca juga:
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2016, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 234,19 ribu orang. Penurunan jumlah penduduk miskin pada periode ini relatif lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.
Selain itu, secara persentase jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 juga mengalami sedikit penurunan dibanding September 2016. Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin mencapai 10,64% sedangkan pada September 2016 sekira 10,71%.
Baca juga: Arahan Mentan ke BKP: Stabilkan Harga Pangan!
Angka kemiskinan ini pun menjadi salah satu fokus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja pada hari ini. Menurut Jokowi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Utamanya adalah penekanan harga bahan kebutuhan pokok.
"Saya minta agar stabilitas harga kebutuhan pokok betul-betul kita jaga bersama. Begitu pula dengan kebijakan yang mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok harus betul-betul dikalkulasi dengan matang," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Menurut Jokowi, jika harga bahan pokok naik, garis kemiskinan akan naik. Artinya biaya hidup penduduk miskin pun juga akan mengalami kenaikan.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita, baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi juga meminta agar program-program di Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, serta penyaluran dana desa betul-betul bisa menjangkau 40% penduduk lapisan terbawah. Program kementerian pun harus fokus pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran, serta mampu menaikkan nilai tukar petani. Kita telah mengalokasikan dana desa 3 tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun yang lalu Rp47 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," kata Jokowi.
Pada rapat terbatas ini, Jokowi juga sempat menyinggung program bantuan sosial. Jokowi meminta agar program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, dan Beras Sejahtera (Rastra) dapat disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu. Program ini pun diharapkan bisa menurunkan beban hidup masyarakat miskin.
Jokowi juga meminta agar data yang digunakan dalam penyaluran bantuan adalah data yang terintegrasi. Kementerian atau lembaga pun diminta untuk tidak menggunakan data yang berbeda.
"Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu, dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri-sendiri, dan saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dengan sistem penataan, sistem penyaluran," ujarnya.
Jokowi juga menekankan pentingnya penyaluran program bantuan sosial. Khususnya program bantuan nontunai yang diyakini dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial yang kita gulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan nontunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," tukasnya.
(Fakhri Rezy)
