Bertemu PGI, Jokowi Cerita Warisan Utang hingga Pembangunan di Indonesia
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan pertemuan dengan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Pertemuan ini dilakukan secara tertutup di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, pertemuan ini turut membahas beberapa hal. Pertemuan tersebut di antaranya membahas tentang pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Presiden banyak sekali menjelaskan tentang pembangunan di Papua, ketika sekarang banyak sorotan HAM di Papua. Jadi pertama sekarang prioritasnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tanpa bermaksud mengabaikan itu. Pada waktunya Presiden akan menyelesaikan juga," kata Gomar Gultom di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Tak hanya itu, pada pertemuan ini, Jokowi juga membahas tentang pesatnya pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Jokowi pun meyakini pembangunan infrastruktur ini memberikan efek positif pada peningkatan daya saing Indonesia, khususnya daya saing dengan negara tetangga.
"Untuk itu, oleh karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membayar bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus menempuh investasi, mengundang investasi," ujar Gomar Gultom.
Jokowi juga membahas tentang utang negara yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Gomar Gultom mengatakan, Jokowi juga sempat bercerita tentang utang pada pertemuan ini. Besarnya utang negara saat ini tidak terlepas dari warisan utang pada masa lalu.
"Juga menyangkut utang negara yang mau tidak mau harus jalan. Tapi beliau jelaskan apa yang sekarang ini sebenarnya akumulasi utang yang diwarisi beliau dan bunganya cukup besar, mengembang, menambah utang itu," kata Gomar Gultom.
Kondisi utang di Indonesia pun diyakini tidak mengkhawatirkan. Sebab, pesatnya pembangunan infrastruktur nantinya juga akan memberikan efek positif bagi pemasukan negara dalam jangka panjang.
"Sehingga sebetulnya tidak terlalu menghawatirkan dengan kondisi utang tidak seperti digambarkan medsos selama ini," ujarnya.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah pusat sampai dengan bulan Juni 2017 mencapai sebesar Rp3.706,52 triliun. Jumlah utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.979,50 triliun (80,4%) dan pinjaman sebesar Rp727,02 triliun (19,6%).
Dibanding bulan sebelumnya, utang Pemerintah Pusat bulan Juni 2017 secara neto meningkat sebesar Rp34,19 triliun. Utang ini berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp35,77 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp1,59 triliun.
Warisan utang ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Wajar saja, sebab pemerintah harus membayar utang senilai Rp250 triliun setiap tahunnya.
"Untuk membayar utang saja setiap tahun itu Rp250 triliun. Jadi kalau 3 tahun tambah utangnya itu sudah Rp750 triliun, untuk bayar utangnya saja. Nah sekarang ini kisaran (utang) ada Rp3600-an (triliun). Jadi sebenarnya utangnya kecil sekali pemerintah ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 24 Juli 2017 lalu.
(Fakhri Rezy)
