Ke Afrika, RI Bidik Incar Kerjasama Investasi dengan Nigeria
JAKARTA - Dalam kunjungan kerjanya ke Afrika, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sempat berkunjung ke Nigeria. Negara ini dianggap potensial bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama mengingat besarnya jumlah penduduk di Nigeria yaitu sekira 180 juta penduduk.
Menurut Enggar, hubungan dagang antara Indonesia dan Nigeria hingga saat ini berjalan baik. Perdagangan Indonesia pada sektor non-migas pun mengalami surplus. Namun, besarnya impor minyak Indonesia dari Nigeria dikhawatirkan dapat berdampak pada defisit neraca perdagangan yang cukup besar bagi Indonesia.
Untuk itu, kerjasama imbal dagang atau counter trade pun diajukan dalam pertemuan ini. Kerjasama ini diyakini dapat saling menguntungkan antara kedua negara.
"Mereka tidak terima bahan jadi tapi investasi. Kalau kita bicara konsolidasi kita masih bisa dapatkan pendapatan dari pajak," kata Enggar di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Enggar menjelaskan, produk Indonesia memang cukup dikenal di Nigeria, salah satunya adalah produk mi instan. Bahkan, masyarakat di Nigeria menganggap Indomie sebagai merek makanan yang berasal dari negara tersebut.
Baca Juga:
15 Proyek Pembangkit Listrik hingga 5 Jalan Tol Rp217 Triliun Ditawarkan ke Investor China
Sri Mulyani: Investasi Perlu Dilakukan Mulai Bayi di Dalam Perut
Indonesia pun juga berharap adanya kemudahan dari sisi tarif pada produk CPO asal Indonesia. Sebab, CPO di Indonesia juga dibutuhkan oleh berbagai pabrik yang terdapat di Nigeria.
“CPO, Ini yang kami sampaikan bahwa kita dorong investasi di sana. Kita juga dikenai tarif 35% plus-plus hingga 55% karena mereka produksi. CPO juga kesulitan mereka harus bersaing dengan penyelundup. Menteri Nigeria pahami itu dan jadi perhatian khusus," kata Enggar.
Pemerintah pun menawarkan kepada Nigeria kerjasama imbal dagang. Pada kerjasama ini, Nigeria melakukan ekspor minyak ke Indonesia, dan Indonesia melakukan ekspor beberapa produk, salah satunya adalah CPO.
"Beliau akan tindak lanjuti itu dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden," ujarnya.
Kerjasama imbal dagang ini memang dinilai sangat diperlukan. Sebab, Indonesia terancam defisit neraca perdagangan hingga USD1,3 miliar jika hal ini tidak diterapkan.
"Counter trade kami harus bicara dengan Menteri ESDM dan Meneg BUMN. Kita harus lakukan ini kalau tidak defisit kita bisa capai USD1,3 miliar. Waktunya kami akan membahas karena secara teknis tidak akan mudah. Jadi mungkin saja counter trade," ujarnya.
Selain CPO, pembahasan hambatan tarif pada produk kapas, tekstil, rempah-rempah, kulit, kopi, produk alas kaki, hingga perhiasan juga menjadi target dalam kerjasama imbal dagang ini. Nigeria juga berharap adanya kerjasama pada sektor perikanan dari Indonesia. Pemerintah pun nantinya akan mendorong industri kecil menengah dapat melakukan ekspor ke negara tersebut.
"Kita persisnya berapa angka impor minyak, tergantung dari Pertamina, dan ESDM, dan BUMN. Tapi kita perkirakan itu ekuivalen dengan USD1,8 miliar. Nah, kita ekspor USD500 juta. Jadi kalau ditanya berapa harapan kita? harapan kita adalah kita bisa ekspor USD1,8 miliar counter trade-nya, sehingga yang impor minyak, kita tetap surplus USD500 juta. Sejauh mana optimisnya? mereka membutuhkan CPO. hanya, ini perlu dibicarakan dengan kementerian atau lembaga lain," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo mengatakan, produk olahan CPO, furniture, hingga sabun juga menjadi target kerjasama dengan Nigeria. Namun, belum ada batas waktu terkait pembahasan ini.
"Kita sepakat kita perlu tingkatkan dagang bilateral. Kita sudah defisit karena bayak impor minyak dari mereka," ungkap Iman.
Pada kesempatan ini, pemerintah juga membahas tentang potensi Preferential Trade Agreement (PTA). Namun, kerjasama ini harus dibahas melalui Economic Community of West African States (ECOWAS).
"PTA dengan Nigeria mereka masuk ECOWAS. Mereka katakan bahwa Economic Community of West African States itu pengaruhnya dari saya. Lalu saya bertemu dengan Presiden ECOWAS. Kita akan tindak lanjuti dengan ECOWAS," jelas Enggar.
Pemerintah juga melakukan economic business forum pada pertemuan ini. Beberapa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pun akhirnya disepakati dalam business forum ini.
Baca Juga:
Investasi Terhambat Izin Pemerintah Daerah, Jokowi: Sangat Memalukan!
Mantap! Investasi Meningkat Bikin Sebaran Serapan Tenaga Kerja Meluas ke Luar Jawa
"Ada beberapa MoU tidak terlalu signifikan seperti air mancur, pendirian pabrik bioetanol dan exim bank. Sasa juga, memang di daerah seperti itu laku," kata Enggar.
Pengusaha di Indonesia juga ditawari kawasan free trade zone pada daerah Nigeria. Tak hanya itu, salah satu perusahaan BUMN juga nantinya dapat melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur pada berbagai kota di negara tersebut
"Ada free trade zone di sana di Tolaram dan itu sangat membantu pengusaha kita, dan ada house of Indonesia. Pengusaha yang akan memulai di sana akan dibantu free of charge. Baru setelah berkembang ia dikenai tarif atau pindah," ujarnya.
Selain Nigeria, Indonesia juga menjajaki kerjasama perdagangan bersama Afrika Selatan. Hal ini juga dibahas dalam kunjungan kerja Kementerian Perdagangan ke Afrika Selatan.
"Kita sepakat untuk lakukan complimentary studies. Selama ini hambatannya antara Afrika Selatan dan Indonesia itu hambatannya apa, apa proses izin, pembiayaan ekspor, logistik, atau apa," tutur Imam.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
