JAKARTA - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar hari ini mengunjungi Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat untuk mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada rapat terbatas ini, Jokowi pun menekankan beberapa potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh Sulbar seperti sektor pertanian hingga pertambangan.
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat pun mampu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada kuartal pertama lalu tumbuh sebesar 5,01%. Ekonomi Sulawesi Barat pun mampu tumbuh pada level 7,38% pada kuartal pertama tahun ini.
Namun, angka kemiskinan juga masih perlu menjadi perhatian dari Sulawesi Barat. Sebab, angka kemiskinan pada daerah ini masih berada pada level 11,19%.
Ali Baal Masdar mengatakan, saat ini terdapat beberapa upaya untuk menekan angka kemiskinan pada daerah Sulawesi Barat. Salah satunya adalah dengan memanfatkan sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang telah memberikan kontribusi bagi lapangan kerja maupun pendapatan asli daerah (PAD).
"Kemudian sektor perindustrian. Kita akan mendorong sektor perindustrian misalnya garmen, tenunan untuk rakyat karena ini banyak digeluti oleh rakyat di bawah dan semacam furniture. Ini yang akan kita dorong ke depan untuk memberikan ruang kerja kepada ibu-ibu, perempuan, dan para pemuda-pemuda untuk berkreasi. Ini yang kita dorong," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Baca Juga:
Jokowi: Saya Melihat Potensi Ekonomi Sulawesi Barat Besar!
Ekonomi Global Tidak Pasti Jadi Biang Kerok Turunnya Daya Beli Masyarakat?
Infrastruktur pun perlu segera dibangun oleh pemerintah. Hanya saja, pembangunan infrastruktur mengalami kendala dari sisi pendanaan karena kecilnya PAD daerah Sulbar.
"Masalah pendanaan. Kita kan Sulbar ini PAD-nya saja Rp300 miliar. Itu karena, makanya saya minta dukungan, kalau bisa Bea dan Cukai itu ada di Sulbar. Selama ini Bea Cukai kita kan di Sulawesi Selatan dan Palu," ujarnya.
Untuk meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Barat, pemerintah daerah pun berencana untuk 'memulangkan' para pengusaha ke daerah. Pasalnya, menurut Ali Baal Masdar, saat ini para pengusaha justru memiliki kantor pusat di Jakarta.
"Kalau sudah ada Bea Cukai di sana insyaAllah penghasilan kita bertambah lagi, yang kedua adalah di sana hasil banyak, perkebunan banyak. Semua pengusaha-pengusaha besar yang ada itu berdomisili di Jakarta, kantor pusatnya di Jakarta. Coba kantor pusatnya di Mamuju pasti penghasilan kita banyak," ungkapnya.
Pemerintah Sulawesi Barat pun meminta dukungan moril dari pemerintah pusat untuk memanggil para pengusaha kembali ke daerah. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut.
"Supaya kita punya hasil banyak. Kalau uang banyak di sana pasti berkembang. Apalagi kita blok migas itu kita buka lebar juga," ujarnya.
Sektor pariwisata juga turut menjadi andalan bagi pemerintah Sulawesi Barat. Untuk itu, proyek infrastuktur jalan juga terus dikembangkan oleh pemerintah.
"Kalau jalan negara dari Paku sampai Suremana, itu Palu perbatasan Pinrang, Sulawesi Selatan dan Palu untuk Sulawesi Tengah itu sudah bagus aspal semua mulus. Hanya sekarang ada sektor-sektor atau jalan-jalan kabupaten yang harus di 4 jalur, 2-2 jalur. Ke sana 2, ke selatan 2, seperti Kabupaten Polewali Mandar. Itu sudah harus ditambah 20 km untuk 4 jalur. Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene di kota-kotanya supaya tidak macet," ujarnya.
Tak hanya jalanan di kota besar, jalanan di kabupaten juga perlu mendapatkan perbaikan. Dengan begitu, ekonomi pada daerah Sulawesi Barat dapat tumbuh secara merata dalam jangka panjang.
"Kemudian masih ada juga jalan strategis negara itu yang harus diperbaiki. Misalnya jalan di Mamuju, tembus di Mamasa, dan perbatasan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kedua adalah jalan Bonehau Kalumpang itu berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. Ini yang harus didorong. Kalau itu bisa berkembang pelabuhan lautnya juga berkembang dan juga pelabuhan udaranya," ujarnya.
Transportasi laut dan transportasi udara juga perlu dikembangkan. Daerah Sulawesi pun memiliki potensi sebagai pelabuhan kapal-kapal besar mengingat semakin padatnya lalu lintas laut di Selat Malaka.
"Pelabuhan lautnya akan masuk kapal-kapal besar. Kawasan kita sangat stategis, ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II, sekarang Selat Malaka sudah antre di sana. Dia harus mencari alternatif lain, ALKI II, Selat Sulawesi. Nah itulah yang harus kita siapkan ke depan," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)