TREN BISNIS: Perintah Jokowi soal Pengelolaan Hutan hingga Tuduhan Kekayaan Ilegal Vladimir Putin
JAKARTA – Serikat Pekerja JICT menyatakan, perpanjangan kontrak JICT sudah dinyatakan BPK melanggar Undang-Undang tapi secara paksa dijalankan Direksi JICT. Uang sewa (rental fee) perpanjangan kontrak JICT senilai USD85 juta per tahun dibayarkan tanpa alas hukum kepada Pelindo II sejak 2015.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan hutan di Indonesia pun perlu dikaji secara lebih lanjut agar tak berorientasi pada proyek.
Selanjutnya, Mantan CEO Hermitage Capital Management Bill Browder menyebut kekayaan Presiden Rusia Vladimir Putin mencapai USD200 miliar, jauh melampaui Bos Amazon Jeff Bezos dan pendiri Microsoft Bill Gates. Browder mengatakan, Putin menyimpan uangnya di negara bagian Barat dan semua uangnya berpotensi terkena pembekuan aset dan penyitaan.
Ketiga berita tersebut menarik banyak minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.
Serikat Pekerja: Direksi JICT Sengaja Rugikan Pelanggan dan Korbankan Karyawan!
Serikat Pekerja JICT menyatakan, perpanjangan kontrak JICT sudah dinyatakan BPK melanggar Undang-Undang tapi secara paksa dijalankan Direksi JICT. Uang sewa (rental fee) perpanjangan kontrak JICT senilai USD85 juta per tahun dibayarkan tanpa alas hukum kepada Pelindo II sejak 2015.
“Pembayaran sewa ilegal ini yang mengorbankan hak karyawan yang tercantum dalam aturan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan,” ujar Sekjen SPJICT Firmansyah dalam keterangannya yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Namun, lanjutnya, beberapa kali direksi wanprestasi terhadap risalah rapat pemenuhan hak pekerja yang sudah sesuai dengan aturan dan PKB.
“Atas nama uang sewa (rental fee) ilegal perpanjangan JICT, direksi nekat mengangkangi hukum di Indonesia, melakukan kesewenangan terhadap Hak Karyawan walau tercantum di aturan dan PKB serta mengorbankan pengguna jasa dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai ratusan milyar rupiah karena dampak mogok akibat wanprestasi direksi,” tukasnya.
Pengelolaan Hutan Berorientasi Proyek, Jokowi: Sudah Hentikan, Hentikan!
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan hutan di Indonesia pun perlu dikaji secara lebih lanjut agar tak berorientasi pada proyek.
"Jangan lagi ada program-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek, sudah, hentikan itu, hentikan. Arahnya fokus konsentrasi daerahnya dilokalisasi, tapi bisa menjadikan contoh, nanti yang lain-lain tinggal ditiru-tiru," kata Jokowi di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Menurut Jokowi, sudah terlalu lama pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan orientasi proyek. Hanya saja, Jokowi enggan merinci proyek yang dimaksud agar tak timbul kegaduhan.
"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret, persoalan-persoalan riil yang ada di lapangan, dengan sebuah etos kerja yang baik. Sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi itu jelas, mana yang dipakai untuk konsesi, mana yang dipakai untuk hutan sosial, betul-betul jelas," ujarnya.
Pengelolaan hutan di Indonesia dinilai masih belum memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk miskin pada berbagai lingkungan kehutanan, salah satunya adalah pada hutan jati.
"Coba lihat saya blakblakan, hutan jati kita, Perhutani kita, memberi manfaat pada lingkungan? Itu yang harus dikoreksi besar-besaran. Hutan jati itu berikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lingkungan itu. Saya sudah enggak usah ngomong, saudara-saudara itu tahu apa yang harus dilakukan semua," kata Jokowi di hadapan beberapa penerima penghargaan pada bidang lingkungan.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar pelestarian hutan tetap diperhatikan. Taman nasional pun juga perlu dilindungi oleh pemerintah dan berbagai pihak.
"Jangan hanya namanya Taman Nasional tapi digerogoti sedikit-sedikit, gerogoti, tau-tau sudah ratusan, ribuan hektare kita biarkan. Jangan ini terus-terusan seperti itu," ujarnya.
Evaluasi pada bidang perizinan juga perlu dilakukan. Jokowi tak ingin izin pengelolaan hutan diberikan begitu saja kepada berbagai pihak.
Lahan gambut juga turut menjadi perhatian dari Jokowi. Diharapkan, moratorium gambut hingga penggunaan lahan gambut di lapangan dapat benar-benar diawasi oleh pihak terkait.
"Jangan asal orang datang diberi orang datang diberi, orang datang diberi, udah, itu stop. Saya ingatkan ini stop, ini kawan-kawan saya semua, rekan-rekan semua, tapi kalau enggak stop, hati-hati," jelasnya.
Saat ini, pemerintah memang telah memiliki Badan Restorasi Gambut yang pekerjaannya dinilai telah membuahkan hasil. Lembaga pemerintah lainnya pun diharapkan dapat benar-benar menjaga dan memanfaatkan hutan secara optimal yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Tapi saya ingin konkret hasil yang besar dan menjaga hutan-hutan primer kita. Jangan sampai hutan itu tidak memberikan apa-apa terhadap rakyat," ungkapnya.
Upaya kreatif dari pemerintah dan berbagai pihak juga dituntut pada sektor kehutanan. Perbaikan pengelolaan kehutanan ini diperlukan agar tak lagi ada pihak yang dirugikan pada kesalahan pengelolaan hutan di Indonesia.
"Kita sekali lagi, butuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan kita butuh juga ketahanan pangan yang bisa kita kembangkan melalui agroforestry, melalui silvopasture. Saya enggak usah terangkan apa agroforestry, silvopasture apa, saudara-saudara sudah tahu semuanya. Tapi tidak pernah dilakukan ini secara serius. Mulai hari ini saya minta ini betul-betul dikerjakan secara serius," pungkasnya.
TERUNGKAP! Vladimir Putin Terkaya di Dunia, Lampaui Bill Gates
Bos Amazon Jeff Bezos mengungguli kekayaan yang dimiliki Pendiri Microsoft Bill Gates. Sayangnya ini hanya terjadi dalam waktu singkat. Sebab, turunnya saham Amazon membuat Bezos kembali ke peringkat orang terkaya kedua setelah Gates.
Melansir CNBC, seorang investor menyebut kekayaan Presiden Rusia Vladimir Putin jauh melebihi kekayaan Bezos maupun Gates. Kekayaan bersih Putin diperkirakan mencapai USD200 miliar. Mantan CEO Hermitage Capital Management Bill Browder memberikan kesaksian di hadapan Hakim pekan lalu.
Sekadar diketahui, saat ini kekayaan Gates bernilai hampir USD90 miliar dan Bezos bernilai hampir USD85 miliar.
"Saya memperkirakan bahwa dia (Putin) telah mengumpulkan USD200 miliar keuntungan," kata Bill Browder.
Baca Juga:
Browder mengatakan, Putin menyimpan uangnya di negara bagian Barat dan semua uangnya berpotensi terkena pembekuan aset dan penyitaan. Lebih lanjut, Browder mengatakan, kekayaan Putin adalah hasil dari praktik jahat.
"Ada sekira 10.000 pejabat di Rusia yang bekerja untuk Putin yang diberi instruksi untuk membunuh, menyiksa, menculik, memeras uang dari orang-orang dan merebut properti mereka," lanjut Browder.
Browder mendirikan dan memimpin Hermitage Capital Management. Sejak 1996 sampai 2005 perusahaan tersebut menjadi penasihat investasi di Rusia dan memiliki dana investasi sebesar USD4 miliar di saham Rusia. Pada 2005, pengusaha pemodal diberi label sebagai ‘Ancaman terhadap keamanan nasional’ di sana dan dilarang masuk negara.
Baca Juga:
Setelah dia dipaksa keluar, pejabat Rusia menyita dana investasi Hermitage Capital Management. Menurut Browder, Putin mencuri USD230 juta dan Hermitage Capital Management telah membayar pajak ke negara Rusia tersebut.
Browder bersaksi di depan Kongres karena pengacara Rusia yang dipekerjakannya untuk menyelidiki perampasan perusahaannya, Sergei Magnitsky, disiksa dan akhirnya terbunuh di penjara pada 2009. Sejak saat itu, Browder telah menjadi advokat melawan korupsi di Rusia. Dengan demikian, dia dipanggil untuk bersaksi sebagai bagian dari penyelidikan kongres mengenai campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
(Donald Banjarnahor)
