Jumlah 8 juta ton ini, kata Niko, mencerminkan sekira 4% dari suplai bijih nikel dunia. Kondisi ini pun tidak bisa dianggap remeh, lantaran menimbulkan gejolak di pasar. Meskipun, saat ini realisasi ekspor bijih nikel masih rendah. "Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak lagi volume ekspor bijih nikel yang akan diizinkan sampai lima tahun ke depan," terang dia.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh Niko. Apalagi, Indonesia sebenarnya mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mendorong investor menanamkan modalnya di dalam negeri dalam bentuk pembangunan smelter. Hal ini bisa dilihat sejak pelarangan ekspor bijih nikel mentah sampai akhir 2016, telah terjadi paling tidak investasi senilai USD6 milliar.
"Namun dengan diperbolehkan kembali ekspor bijih nikel (walaupun secara terbatas) akan mengurangi insentif membangun di dalam negeri karena pasokan bijih mentah menjadi tersedia di China. Sehingga tidak lagi menjadi keharusan bagi para investor untuk membangun smelter di Indonesia," paparnya.
"Hal ini juga menyebabkan sulitnya kami mendapatkan potensi mitra untuk berinvestasi di Pomalaa dan Bahodopi. Oleh karenanya, kami akan terus berdialog dengan pemerintah untuk mendapatkan solusi yang terbaik," tutup dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.