Pemerintah Tolak Freeport soal Perjanjian Stabilitas Investasi yang Cuma 'Secarik Kertas'
JAKARTA - Pemerintah memastikan hanya akan menawarkan Peraturan Pemerintah (PP) bukan perjanjian tertulis seperti permintaan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menjamin stabilitas investasi Freeport yang kekuatannya setara dengan kontrak karya (KK). Hal itu ditolak pemerintah karena dianggap tidak memiliki payung hukum.
"Memang kan namanya negosiasi tentu saja ada permintaan dan lalu kita evaluasi. Dalam konteks perundingan kami, pemerintah dan Freeport, Freeport memang mengajukan satu usulan, format ada stabilitas investasi di dalam satu perjanjian antara pemerintah dengan Freeport. Tapi itu kan tidak dikenal di dalam sistem atau rezim hukum kita," ungkap Sekretaris Jenderal ESDM Teguh Pamudji di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/8/2017).
"Sehingga kita sudah sampaikan pada Freeport bahwa untuk stabilitas investasi dituangkan dalam produk hukum itu namanya peraturan pemerintah," sambungnya.
Baca Juga:
Perundingan Freeport, Menteri Jonan: Dari ESDM Sudah Selesai, Tinggal di Kemenkeu
Percepat Negosiasi, Tripartit Freeport-Menkeu-Menteri ESDM Segera Digelar
Menurutnya, Kementerian ESDM juga sudah menerima konsep mengenai PP tersebut dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan sedang dipelajari lebih lanjut.
"Nanti sore nih jam 4 pak menteri minta saya dan Pak Bambang Gatot (Dirjen Minerba) ketemu dengan beliau mempelajari konsep yang disampaikan oleh Menkeu," jelasnya.
Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Freeport untuk mengikuti PP yang telah diatur oleh pemerintah yang sama untuk perusahaan swasta lainnya.
"Kita udah sepakat dengan dimulainya perundingan sampai dengan Oktober, memang itu adalah bentuknya IUPK. Bahwasanya di dalam IUPK nanti akan permintaan dari PT Freeport dibarengi dengan stabilitas investasi itu kan permintaan PT Freeport," tuturnya.
Dirinya menjelaskan, ada tiga format yang akan disampaikan Pemerintah ke Freeport, pertama mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), kedua adalah Peraturan Pemerintah dan ketiga adalah beberapa regulasi yang setingkat dengan Permen ESDM.
"Yang ke semua itu adalah di dalam satu konten menuju kepada amnat yang diberikan pada UU 4 tahun 2009 Minerba ya," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
