Menurut Menteri, melalui dana kewajiban layanan universal (USO) yang dikelola Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Indonesia (BP3TI), pihaknya terus melakukan pembangunan infrastruktur layanan dan akses telekomunikasi terutama daerah tertinggal, terluar dan terpencil (3T) sehingga diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh ibu kota di Kabupaten dan kota di Indonesia terakses internet.
Dengan demikian diharapkan, melalui teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh daerah akan mendukung penyebaran dan kemudahan akses program inklusi keuangan termasuk UMI.
Terintegrasi Direktur Ekosistem BP3TI Danny Januar mengatakan, dalam tahap pertama peluncuran UMI saat ini, pihaknya memberikan dukungan dengan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
"Untuk tahap awal pilot project ini, kita membuat sistem informasi untuk penyaluran UMI. Jadi setiap transkasi di koperasi tercatat. Sistem ini terhubung dengan SIKP (sistem informasi kredit program) di Kemenkeu. Itu kayak data base penerima kredit program dari pemerintah seperti KUR," katanya.
Danny mengatakan, bila nantinya berkembang maka, pihaknya juga merencanakan untuk membuat teknologi informasi dan komunikasi dari tahap 'less cash' (penggunaan transaksi tunai yang sedikit) hingga 'cashless' (transaksi non tunai). Pada tahap less cash menurut dia, masyarakat masih diberikan pilihan untuk menggunakan transaksi tunai maupun nontunai. Dalam tahap ini misalnya penggunaan ATM.