JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmen untuk melanjutkan perjanjian kerjasama Pemerintah Indonesia dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk studi proyek pembangunan MRT East-West Corridor.
"Setelah perayaan Hari Kemerdekaan, saya menugaskan Dirjen Perkeretaapian untuk menemui Bapak Dubes untuk membahas rincian tindak lanjut rencana Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan komitmen melaksanakan Perjanjian Pinjaman untuk Kerjasama studi Rencana pembangunan MRT East-West Corridor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan JICA tersebut,” katanya di Jakarta.
Dia juga akan meminta Dirjen Perkeretaapian untuk membahas dengan staf Bapak Dubes Masafumi Ishii terkait perpanjangan waktu pembayaran (disbursement) dari September 2017 sampai dengan awal 2018 untuk pinjaman pembangunan jalur kereta api dwiganda Cikarang-Manggarai.
"Permintaaan perpanjangan ini kami sampaikan karena adanya proses teknis dengan BPKP yang masih memerlukan waktu. Kami perkirakan kemungkinan akan melewati batas waktu 'disbursement loan agreement' bulan September 2017,” katanya.
Menhub bertemu dengan Duta Besar Jepang Masafumi Ishii untuk membahas empat hal terkait kerjasama infrastruktur transportasi bilateral dari kedua negara, yakni sejumlah proyek kereta api dan Pelabuhan Patimban.
"Pertemuan hari ini adalah pertemuan lanjutan antara saya dengan Dubes Jepang terkait pembahasan kerjasama pembangunan infrastruktur dan kerjasama pembiayaan," kata Budi.
Baca Juga: Pembangunan MRT Jakarta di Jalan Thamrin, Nih... Rekayasa Lalu Lintasnya
Kerjasama tersebut, di antaranya rencana pembangunan peningkatan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya, kelanjutan perjanjian kerjasama Indonesia-JICA untuk studi MRT East-West Corridor, perpanjangan disbursement loan proyek KA ‘double-double track’ (dwiganda) Cikarang-Manggarai, dan kerjasama pembangunan Pelabuhan Patimban.
Dia menyampaikan terkait rencana pembangunan percepatan waktu tempuh kereta-api rute jalur Jakarta-Surabaya menjadi kurang lebih lima jam, Pemerintah Indonesia secara intensif membahas persiapan untuk mewujudkan hal tersebut.
(Dani Jumadil Akhir)