PIDATO PRESIDEN: Jokowi Tak Ingin Kesejahteraan Hanya Dinikmati Sekelompok Orang!
JAKARTA - Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah meletakkan pondasi pembangunan nasional dengan paradigma Indonesia Sentris. Pemerintah pun telah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
"Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi. Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Menurut Jokowi, tahun 2017 adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat. Ditargetkan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air bisa merasakan manfaat dari pembangunan.
"Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama," ujarnya.
Baca Juga: PIDATO PRESIDEN: Dana Desa Rp60 Triliun Jadi Bukti Komitmen Pemerataan Ekonomi
Menurut Jokowi, kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jokowi pun tak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang.
"Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Kesanalah kita bergerak," ujarnya.
Dalam tiga tahun terakhir ini, pemerintah memang fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017.
"Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414," ungkapnya.
Baca Juga: PIDATO PRESIDEN: Kita Berani Bubarkan Petral hingga Tenggelamkan Kapal!
Angka inflasi juga terkendali pada level 2,6% dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017 atau menjelang bulan puasa, tercatat inflasi di Indonesia hanya sebesar 0,39%.
"Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, pembangunan gencar dilakukan pada berbagai daerah di Indonesia. Tak hanya di perkotaan, pembangunan juga dilakukan hingga ke daerah perbatasan.
"Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain, dan Motamasin- NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk- Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat," ujarnya.
PLBN memang perlu dibangun kaga merupakan beranda terdepan Indonesia. Pada daerah ini diharapkan muncul sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah juga telah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemerintah telah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga.
"Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian. Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 triliun," ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)
