Perbaiki Kampung Nelayan, Menteri Susi Ajak Kementerian PURP hingga BUMN
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Badan Usaha Milik Negara turut berkontribusi dalam memerhatikan kesejahteraan nelayan. Termasuk perbaikan tempat tinggal nelayan.
Sebab, di Indonesia masih banyak permukiman nelayan yang jauh dari kata layak. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi soal dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Untuk itu, KKP ingin ada keterlibatan BUMN sebagai perusahaan negara.
Baca Juga: Kumuh dan Tak Layak Huni, Permukiman Nelayan Jadi Target Menteri Susi
"Kita undang mitra-mitra BUMN, mungkin ada CSR-nya. Kita membuat model atas kampung nelayan. Nanti mereka akan masuk. BNI, BRI, Pertamina, kemudian Pelindo dan lain-lain, kita tarik untuk membantu perbaikan kampung nelayan," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
KKP, kata dia mengakui bahwa kementeriannya tidak dapat bergerak sendiri dalam mendukung kesejahteraan nelayan melalui perbaikan pada sisi permukiman nelayan yang saat ini lekat dengan kesan kumuh dan tidak layak.
Baca Juga: Tak Pakai Cantrang Lagi, Menteri Susi Pamer Harga Bawal Putih di Pangandaran Rp1 Juta
"Kita enggak mungkin sendiri, kita undang rekan-rekan BUMN," katanya lebih lanjut.
