Diminta Jokowi Turunkan Biaya Pendidikan, Kemenhub Cari Tambahan Dana Rp30 Miliar
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar besaran tarif layanan tidak menambah beban bagi masyarakat. Artinya, Kementerian Lembaga tidak diperkenankan menekan masyarakat hanya demi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, sektor PNBP dari Kementerian Perhubungan juga turut dibahas dalam pertemuan ini. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan.
"Tapi yang ini tadi PNBP berkaitan dengan sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolah itu kan sekarang tiba-tiba seolah-olah menjadi mahal," ungkap Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
"Waktu aman saya sekolah, zaman Pak Jokowi sekolah, kan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) itu kan Rp17.000. Kalau sekarang ini sampai Rp5 juta. Jadi ini mengakibatkan biaya untuk sekolah mahal dan orang yang mampu saja yang bisa sekolah," jelas dia.
Baca Juga: Kontrol PNBP, Kemenhub Tekan secara Online
Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan pun akan memberkan beasiswa agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi. "Karena kalau kita menurunkan semua kan tidak bisa. Jadi maunya 20% atau 30% untuk yang tidak mampu," ujarnya.
Menurut Budi Karya, sistem perekrutan siswa yang tidak mampu pada daerah-daerah telah mulai dilakukan oleh sekolah kedinasan. Namun, pada 2018 pemerintah akan lebih intensif memberikan kemudahan kepada masyarakat yang kurang mampu. Lantas, berapa beasiswa yang akan diberikan oleh Kementerian Perhubungan?
"Kalau di tempat saya, per tahun kira-kira dapat Rp7 triliun. Untuk sekolah sendiri kira-kira dapat Rp1 triliun. Jadi katakanlah, misalnya kita mengurangi 30% jadi Rp300 miliar, itu harus dicari dari tempat lain," ujar Budi Karya.
Baca Juga: Sulit Ditagih, Tunggakan PNBP Rp175 Miliar Diusulkan untuk Dihapus
Menurutnya, dengan memberi beasiswa maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pendidikan tersebut akan berkurang. Meski demikian, Menteri Perhubungan telah memiliki strategi tersendiri untuk menutupi potensi penurunan PNBP.
"Di tempat saya kan ada PNBP dari mobil, kapal, nah itu yang dinaikkan dan ini yang dikurangi. Jadi ada satu balancing," ungkapnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
