Wujudkan Kota Layak Huni, Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh Baru 10%
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan mensejahterakan masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya diamanatkan negara untuk membangun kota layak huni.
Dalam pengembangannya, pesatnya urbanisasi membuat kota-kota yang semakin padat jumlah penduduknya semakin tidak siap akan pelayanan dasarnya. Keterbatasan ini membuat kawasan permukiman menjadi kumuh.
Baca juga: Wah, Urbanisasi Jadi Tantangan Selesaikan Permukiman Kumuh
Guna membereskannya, pada 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya pun mencanangkan gerakan 100-0-100 yaitu 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% sanitasi layak. Hingga sekarang perwujudan gerakan 100-0-100 masih terkendala utamanya 0% kawasan kumuh.
Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin mengatakan, progresnya gerakan terus berjalan, seperti air minum aman itu 72% dari target 100%, kemudian permukiman kumuhnya baru 10%, dan 100% sanitasi layak progresnya sudah 68%.
"Jadi PR-nya memang masih banyak tapi kita harus optimis untuk bisa mencapainya di 2019 harus sampai 100-0-100. Makanya ada berbagai upaya percepatan untuk bisa mencapainay, plus ada inovasi baru loncatan-loncatan untuk bisa mengajak semua pihak jadi tidak hanya pemerintah untuk bisa membentu pelaksanaan penataan kawasan kumuh, air maupun sanitasi," tuturnya di Gedung Cipta Karya, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Baca juga: Banyak Kendala, Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Wilayah Selesai 2019
