JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali membahas asumsi makro yang ada dalam postur RAPBN 2018. Sri Mulyani hadir bersama dengan Kepala BPS, Kecuk Suharyanto, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro serta Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara.
Dari agenda kali ini, anggota dari masing-masing fraksi yang ada di Komisi XI menyampaikan pandangannya terhadap jawaban tertulis pemerintah terhdap pembahasan asumsi makro ekonomi di RAPBN 2018 sebelumnya.
Ketua Komisi XI dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng menyetujui asumsi makro yanng disusun pemeritah. Hanya saja ia membeeri catatan untuk pertumbuhan ekonomi dan meminta nilai tukar rupiah diturunkan lagi.
"Kami sepakat dengan pemerintah, hanya saja di pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% ada catatan mengingat minggu lalu pemerintah sampaikan pertumbuhan ekonomi 2017 kemungkinan 5,17%," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Jakarta, Senin (11/9/2017).
"Artinya effort yang akan dicapai pemerintah untuk 5,4% akan semakin besar. Kami ingin dengar instrumen apa saja untuk mencapai 5,4% ini," tambah dia.
Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kardaya Warnika mengatakan, pemerintah memang harus menetapkan asumsi tinggi. Namun, dia melihat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% terlalu optimistis, karena di 2017 saja pertumbuhan ekonomi belum mencapai 5,17%.
Ditambah lagi, saat ini animo investasi atau progres yang masuk belum begitu membaik. Selain itu, konsumsi rumah tangga pun semakin menurun, seiring dengan melambatnya konsumsi di pasar atau pusat perbelanjaan.
"Disampaikan kemarin bahwa pemakaian listrik untuk industri menurun, yang cerminkan kegiatan ekonomi. Maka kalau 5,4% itu terlalu optimis untuk keadaan yang sekarang ini walaupun pada dasarnya kami ingin pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Makin tinggi makin, baik tapi tentu ini harus dilihat yang realistis," kata dia.
Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat mengatakan angka 5,4% terlampau optimistis karena dari Outlook yang disampaikan pemerintah untuk 2017 saja hanya mencapai 5,17%. Sehingga minta agar pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa diturunkan.
"Jadi menurut kami yang bisa dicapai adalah 5,3%. Kalau nanti perekonomian global membaik, lebih baik kita evaluasi untuk RAPBN-P," jelasnya.
Sementara itu, dari fraksi PAN, PKB dan PKS mendukung dan sepakat dengan pemerintah dalam penyusunan asumsi makro tahun depan. PAN mengatakan ingin melihat kinerja pemerintah seperti apa untuk mencapai angka 5,4% tersebut.
Sehingga, mereka meminta pemerintah untuk memberikan atau memaparkan rencana yang akan dilakukan untuk bisa capai target di tahun depan dan meyakinkan DPR kalau itu memang angka yang realistis.
"Laju ekonomi 5,4% saya kira itu angka yang moderat dan prognosa yang saya baca 5,17% (2017), saya kira akan ada peningkatan di akhir tahun. Saya kira 5,4% memadai," jelas fraksi PKB.
"Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi jangan sampai di APBN diturunkan lagi. Saya pribadi dan PKS, senang saja 5,4% karena menurut BPS pertumbuhan ekonomi 1% bisa tampung 1 juta tenaga kerja," tukas fraksi PKS.
Sekadar informasi, tahun depan Pertumbuhan ekonomi ditergetkan 5,4%, inflasi di tingkat 3,5%, nilai tukar Rupiah berkisar Rp13.500 per USD, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3% dan rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD48 per barel.
(Martin Bagya Kertiyasa)