Image

Aturan Baru BI soal Pencucian Uang, Pemegang Saham Money Changer Bisa Kena Sanksi

Ulfa Arieza, Jurnalis · Rabu 13 September 2017, 19:20 WIB
https img o okeinfo net content 2017 09 13 20 1775306 aturan baru bi soal pencucian uang pemegang saham money changer bisa kena sanksi 9ccTXS4cts jpg Foto: Ulfa/Okezone

JAKARTA - Bank Indonesia memperkuat aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 

Pada PBI baru tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, bank sentral melakukan enam penyempurnaan, salah satunya adalah penguatan ketentuan sanksi. 

Baca Juga: Catat! Investasi Surat Berharga Komersial Bukan untuk Retail Tapi Investor Menengah Atas

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Eni Panggabean menjelaskan, sanksi bagi tidak hanya diberlakukan pada penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), namun kepada pengurus hingga pemegang saham .

"Pengenaan sanksi diperkuat dan diperluas, dari sebelumnya hanya kepada penyelenggara menjadi kepada pengurus, pemegang saham dan pejabat senior," ujarnya di Bank Indoensia, Rabu (13/9/2017).

Baca Juga: Antisipasi Perkembangan Teknologi, BI Sempurnakan Aturan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci menjelaskan, pemegang saham serta pejabat senior dari penyelenggara kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, adalah pihak yang lebih bertanggung jawab apabila ada praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam lembaga tersebut. Sehingga, sudah selayaknya mereka mendapatkan sanksi yang sama dengan penyelenggara. 

"Artinya, orang ini mendukung pencucian uang, kalau orangnya penuh integritas pasti orang ini akan melarang lembaganya, dipakai untuk pencucian uang dan terorisme," kata dia. 

Baca Juga: BI Aktifkan Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Ini Alasannya!

Sanksi maksimal yang diberikan pada penanggung jawab lembaga sistem pembayaran dan penukaran valuta asing adalah diberhentikan dari posisi mereka. "Maksimal diberhentikan dari jabatan untuk tidak menjabat di lembaga jasa keuangan," kata dia. 

Sementara itu, penyempurnaan lainnya, meliputi penyesuaian ruang lingkup pengaturan, perubahan pendekatan yang berbasis risiko, pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, mitigasi risiko terkait teknologi baru dan pemanfaatan inovasi teknologi, penerapan customer due diligence (CDD) atau identitas customer yang lebih sederhana. 

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini