Image

Antisipasi Perkembangan Teknologi, BI Sempurnakan Aturan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Ulfa Arieza, Jurnalis · Rabu 13 September 2017, 18:19 WIB
https img k okeinfo net content 2017 09 13 20 1775235 antisipasi perkembangan teknologi bi sempurnakan aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ZoKMbMwXvk jpg Foto: Ulfa/Okezone

JAKARTA - Bank Indonesia memperkuat aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Eni Panggabean mengatakan, peraturan ini merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya yang telah terbit pada tahun 2010 dan 2012. 

Baca Juga: Catat! Investasi Surat Berharga Komersial Bukan untuk Retail Tapi Investor Menengah Atas

Ketentuan yang baru, telah mengintegrasikan penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara  Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). 

Selain itu, Eni mengatakan jika PBI baru tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ini lebih komprehensif, lantaran telah menyesuaikan standar internasional yang dikeluarkan lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

"Peraturan yang baru juga telah diselaraskan dengan rekomendasi dan panduan yang diberikan oleh lembaga internasional," ujarnya di Bank Indonesia, Rabu (13/9/2017). 

Baca Juga: BI Aktifkan Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Ini Alasannya!

Menurut Eni, dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa, transaksi, dan model bisnis pada sistem pembayaran dan penukaran valuta asing juga makin kompleks. Sehingga dibutuhkan regulasi yang dapat mengakomodasi seluruh inovasi tersebut.

"Penyempurnaan PBI untuk mengakomodasi industri saat ini. Perkembangan teknologi membuat ada inovasi sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, sehingga produk dan jasa transaksi makin kompleks,"kata Eni. 

Baca Juga: Cadangan Devisa Naik Menjadi USD128,8 Miliar, BI: Itu untuk Jaga-Jaga!

Selain itu, PBI ini juga mengatur pendekatan yang digunakan oleh penyelenggara. dalam hal ini, penyelenggara sistem pembayaran dan penukaran valuta asing wajib menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk based approach. Antara lain, dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara, dan geografis. 

"Risk based approach juga akan diterapkan BI dalam melakukan pengawasan penerapan aturan ini oleh penyelenggara," ujarnya.  

Sementara itu, bank sentral sendiri memberikan tenggat waktu bagi penyelenggara sistem pembayaran dan penukaran valuta asing selama enam bulan untuk menyesuaikan dengan PBI baru. 

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini