Image

Ingat! E-Wallet harus Tunduk Aturan Baru Bank Sentral

Ulfa Arieza, Jurnalis · Rabu 13 September 2017, 20:07 WIB
https img o okeinfo net content 2017 09 13 20 1775339 ingat e wallet harus tunduk aturan baru bank sentral zfosmjv7bg jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia menyatakan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, maka seluruh penyelenggara kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing harus tunduk pada aturan tersebut. Hal ini mengacu pada penyesuaian ruang lingkup pengaturan pada aturan baru.

Direktur Eksekutif Depertemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Eni Panggabean mengatakan, dalam aturan ini, bank sentral menambah subjek baru yang terdiri dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) selain bank, termasuk penyelenggara dompet elektronik atau e-wallet, serta penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 

Baca Juga: Aturan Baru BI soal Pencucian Uang, Pemegang Saham Money Changer Bisa Kena Sanksi

"BI dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyelenggara teknologi finansial untuk tunduk pada PBI ini," kata Eni di Bank Indonesia, Rabu (13/9/2017).

Dengan demikian, artinya penyelenggara sistem pembayaran yang berbasis teknologi finansial dan dompet elektronik, seperti GoJek, DOKU, Pay Pro, dan lainnya juga harus menganut pada PBI NO.19/10/PBI/2017. 

Baca Juga: Antisipasi Perkembangan Teknologi, BI Sempurnakan Aturan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

"GoPay, dia sudah punya uang elektronik, jadi dia harus tunduk pada peraturan, harus comply terhadap aturan, karena aturan sudah ada," ujarnya. 

Eni juga mengatakan, PBI lama belum mengatur anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada dompet elektronik. Dengan aturan ini, maka diharapkan penyelenggara dompet elektronik dapat terhindar dari praktik yang merugikan negara tersebut.

"Kita beri waktu enam bulan untuk  menyiapkan infrastruktur," kata Eni.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini