prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

">

Butuh Terobosan! Atasi Kekurangan Rumah, Pemerintah Permudah Perizinan

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Minggu 17 September 2017, 14:25 WIB
https img okeinfo net content 2017 09 17 320 1777624 butuh terobosan atasi kekurangan rumah pemerintah permudah perizinan 47Sf4OpM49 jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Pemerintah akan memudahkan perizinan dan pemberian insentif dalam bentuk bantuan  prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi pembangunan hunian baik landed maupun vertikal.

"Skemanya sama dengan yang sekarang , sepanjang harga rumah sesuai Peraturan Menteri Keuangan dan syarat pembeli terpenuhi untuk rumah vertikal dan rumah pertama," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Salah satu yang saat ini sedang berlangsung yakni pengembangan kota baru Meikarta akan membantu pemerintah dalam mengatasi backlog atau kekurangan perumahan. Sebab, dengan harga mulai Rp127 jutaan, Meikarta dapat dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah.

Baca Juga: Sukseskan Program Sejuta Rumah, Kesediaan Lahan Dinilai Paling Penting
Baca Juga: Nih, Tantangan Bangun Rumah Murah di Kota
Baca Juga: OJK Cari Cara Dorong Pembiayaan Sekunder Perumahan
Baca Juga: Sukseskan Program Sejuta Rumah, Kesediaan Lahan Dinilai Paling Penting

Sebelumnya, Syarif mengatakan, selain mampu membantu pemerintah mengatasi backlog, Meikarta juga memberikan multiplier effect yang sangat besar.

"Meikarta merupakan terobosan besar, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dalam membantu pemerintah memangkas backlog rumah," ujar Syarif.

Karena sektor properti memiliki mata rantai dengan sekitar 170 subsektor lain.

"Sehingga pembangunan Meikarta akan menggairahkan perekonomian yang sedang melambat," imbuhnya.

Baca Juga: Nih, Tantangan Bangun Rumah Murah di Kota

Menurut dia, kesuksesan program sejuta rumah, sangat ditentukan suplai yang baik dari pengembang, baik melalui pembiayaan bank secara komersial maupun subsidi yang dibantu pemerintah untuk rumah murah.

"Pemenuhan 11,4 juta backlog perumahan membutuhkan terobosan dari BUMN dan swasta," tegasnya.

Baca Juga: OJK Cari Cara Dorong Pembiayaan Sekunder Perumahan

Syarif menambahkan, pemerintah siap bersinergi memberi semangat kepada pengembang dengan kebijakan yang memberi semangat dan mendorong pembangunan perumahan di Tanah Air, termasuk koordinasi implimentasi di pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara riil pelaksanaannya.

Ketua DPD Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) DKI Jakarta Lukas Bong mengatakan, pembangunan properti seharusnya didukung untuk menggairahkan investasi di Tanah Air. "Masalah perizinan misalnya, Pemda dan Pemprov harus berkomunikasi begitupula pengembang. Sehingga masalah backlog itu bosa terselesikan,"ujarnya. (ulf)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini