Bank Dunia: Indonesia Masuk 3 Besar Penduduk Miskin di Kota
JAKARTA - Pemerintah nampaknya perlu menaruh perhatian kepada penduduk miskin di kota. Pasalnya, World Bank mencatatkan Indonesia dalam tiga negara penyumbang terbesar penduduk miskin kota, bersama dengan Tiongkok dan Fiiipina di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Lead Urban Speciaiist World Bank Judy Baker, mengungkapkan saat ini, 75 juta orang di kawasan Asia Timur dan Pasifik hidup dengan uang di bawah USD3,10 per hari atau setara dengan Rp41.230. Padahal, World Bank memprediksi pada 2018, separuh dari populasi di kawasan Asia Timur akan menjadi perkotaan.
"Urbanisasi yang pesat merupakan tantangan dan peluang. Dengan menyediakan Iayanan transportasi atau perumahan yang terjangkau, masyarakat berpenghasilan rendah dapat menabung untuk pendidikan anak-anak mereka," ujarnya melalui videoconference di Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Baca Juga: Waduh! Distribusi Kekayaan Tak Efisien Sebabkan Kemiskinan
Hasil penelitian World Bank mencatat, beberapa tantangan yang dihadapi kaum miskin kota adalah kurangnya akses terhadap pekerjaan, transportasi umum dan infrastruktur Iainnya, serta perumahan yang terjangkau.
Saat ini, sebanyak 27% penduduk perkotaan di Indonesia tidak memiliki akses terhadap fasiiitas sanitasi yang baik. Penduduk di area kumuh juga lebih berisiko terhadap bencana, karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah rawan banjir.
Judy menegaskan,kondisi ini hendaknya mendorong pemerintah kota untuk melakukan pendekatan multi dimensi terhadap perencanaan, dengan menggabungkan aspek inklusi ekonomi, spasial, dan sosiai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. "Solusi untuk pertumbuhan perkotaan yang inklusif tidak harus seragam, tapi praktis, efektif, dan panting untuk mencapai kebaikan untuk semua," ujarnya.
Baca Juga: Alamak! Kemiskinan di Madura Tertinggi Se-Jawa Timur, Ini Buktinya
Sementara itu,Senior Urban Specialist World Bank Gayatri Singh menjelaskan bahwa solusi pengentasan daerah kumuh dalam suatu kota, berbeda dengan wilayah lainnya. Sehingga tidak ada solusi yang bersifat seragam.
Oleh karena itu, dalam mengurangi daerah kumuh di kota perlu koordinasi antara Pemerintah setempat dengan masyarakatnya. "Tidak bisa solusi bersama dari satu tempat ke tempat lain, karena berbeda karakteristik. Sehingga, perlu adanya musyawarah antara pemerintah dan masyarakat," kata dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
