Soal Perundingan Freeport, Jokowi: Negosiasi Alot Itu Biasa
BANTEN - Negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia kembali menuai jalan buntu setelah Freeport Indonesia mengirim surat kepada Kementerian Keuangan. Dalam surat tersebut, Freeport mengajukan penolakan atas skema 51% saham perusahaan tambang tersebut.
Pada surat itu, Freeport Indonesia menyatakan penolakan atas usulan pemerintah yang menyatakan bahwa harga saham yang didivestasikan Freeport hanya menghitung nilai wajar hingga akhir masa kontrak Freeport pada 2021.
Baca juga: Soal Divestasi Freeport, Menko Luhut: 51% Udah Oke, Sekarang Waktunya Dirundingkan
Freeport menilai pihaknya telah bersikap responsif atas aspirasi pemerintah untuk memiliki 51% saham. Namun, pihaknya menginginkan agar nilai divestasi mencerminkan nilai wajar bisnis sampai 2041.
Meski upaya pemerintah untuk memiliki 51% saham Freeport Indonesia lagi-lagi dihadapi ganjalan lantaran negosiasi keduanya kembali alot, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai negosiasi yang berjalan tidak lancar sebagai suatu hal wajar.
Baca juga: Catat! BPK Beri Waktu 6 Bulan untuk Tindak Lanjuti 8 Rekomendasi soal Freeport
"Ini kan masih proses semuanya, nanti ketemu tim kita pak Menteri ESDM, Menteri BUMN, kemudian Menteri Keuangan, Menko Kemaritiman, nanti dalam satu tim nanti akan ketemu. Namanya negosiasi alot itu biasa," kata Jokowi di Banten, Kamis (5/10/2017).
