JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan supaya hasil perundingan Freeport Indonesia dengan pemerintah harus mencapai kesepakatan bersama. Hal ini berlaku pada perhitungan nilai divestasi 51% saham, di mana antara kedua belah pihak harus saling menerima.
"Arahan Presiden harus win-win. Tidak boleh win lose. Mengenai divestasi itu tidak bisa divestasinya nanti 10 tahun lagi dan sebagainya. Itu tidak bisa, ini harus jalan. Dan harus dibikin tahan sampai di mana dicocokan dengan kemampuan keuangan pemerintah dalam hal ini BUMN dan BUMD,"ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Jonan melanjutkan, jika ditanya mengenai valuasi berapa 51% saham Freeport maka angka jualnya sebesar USD4 miliar. Hal ini dengan hitungan nilai seberapa besar kontribusi Freeport Indonesia untuk induknya Freeport McMoran.
Baca juga: Perpanjang IUPK Freeport 3 Bulan, Menteri Jonan : Ini untuk Bereskan Negosiasi
Jika dilihat dari pergerakan saham Freeport McMoran dalam Bursa Efek Amerika Serikat (NYSE) nilai kapitalisasi pasarnya sebesar USD20,74 miliar. Dari nilai itu kontribusi Freeport Indonesia untuk induknya mencapai 40% atau sekira USD8 miliar.
"Nah mengenai (Divestasi) 51%, begini. Kalau 51% berapa berarti USD4 miliar (setara Rp54 triliun, kurs Rp13.500 per USD). Tentunya kalau mayoritas pasti akan minta premium. Semua kepemilikan mayoritas itu pasti ada premium, ya dihitung tinggal nego premiumnya maunya berapa dan sebagainya,"ujarnya.
Kemudian, lanjut Jonan, Freeport Indonesia yang sudah beroperasi sekira 1977 sudah menjalin kerjasama dengan Rio Tinto. Freeport Indonesia menjual participacing interest 40% kepada Rio Tinto, yang sekarang sudah ditawar pasar nilainya USD3,5 miliar.
Baca juga: Soal Status Freeport, Menteri Jonan: Sekarang IUPK bukan Kontrak Karya
"Jadi kalau jual nilainya yang wajar. Kalau misalnya PTFI itu menilai 100% saham PTFI itu USD20 miliar atau USD16 miliar saya kira terlalu tinggi,"ujarnya.
Namun Jonan menyampaikan bahwa hitung-hitungan valuasi divestasi saham Freeport tidak bisa dipaparkan kepada publik. Hal ini terkait dengan strategi pemerintah dalam bernegosiasi dengan Freeport Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Perpanjang Ekspor Freeport, Menteri Jonan: Dikasih 3 Bulan
"Ini mungkin kalau ditanya selanjutnya strategi negosiasi selanjutnya bagaimana, saya minta ada raker tertutup. Karena ini kalau dibuka, ya dibaca Freeport,"ujarnya.
(Rizkie Fauzian)