Menperin Airlangga: BUMN Not For Sale
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto yang menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soermano dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan penjelasan tentang penjualan dan merger BUMN yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden saat itu di hadapan para pengusaha adalah sebuah retorika. Airlangga juga mengatakan bahwa kalimat yang diucapkan oleh Presiden tersebut harus dimaknai secara kontekstual.
Konteksnya saat itu, kata Menperin, adalah Presiden menjawab pernyataan Kadin bahwa BUMN terlalu banyak menguasai proyek infrastruktur, sehingga pihak swasta tidak mendapatkan banyak bagian.
"Ini namanya retorika dalam pidato Presiden sangat bersemangat. Tapi konteksnya enggak bicara BUMN dijual itu hal berbeda," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (10/10/2017).
Baca Juga: Gantikan Menteri Rini, Menperin Dicecar soal Penjualan BUMN
Airlangga menegaskan tidak ada penjualan BUMN. Adapun yang dilakukan adalah dengan restrukturisasi, IPO anak usaha BUMN, dan holding BUMN. Aksi korporasi tersebut tentunya juga dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
"Kalau tidak sesuai core bisnis ya direstrukturisasi, boleh di spin off atau dilepaskan. Tapi konteksnya enggak bicara BUMN dijual itu hal berbeda. BUMN yang dijual sesuai dengan master plan harus ada rencananya harus ada, rencana holdingisasi bukan untuk jual atau akuisisi aset. Itu beda," kata dia.
Baca Juga: Strategi Turunkan Harga Sembako di Papua, PPI Utak-atik Rute Pengiriman Barang
Adapun empat anak usaha BUMN yang rencananya akan mengelar IPO adalah PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia yang merupakan anak usaha dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. GMF Aero Asia sendiri sudah resmi tercatat di pasar modal hari ini dengan kode saham GMFI.
Kemudian, ada PT PP Presisi yang merupakan entitas anak dari PT PP (Persero) Tbk. Lalu ada PT Wika Gedung yang merupakan anak dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Terakhir, anak dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yaitu PT IPC Marine Service.
"Pemerintah tidak menjual BUMN terkait anak dan perusahaan terafiliasi. Kementerian BUMN baru mau identifikasi kan, jadi belum ada perencanaan sampai saat ini," tukas dia.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
