Image

Jangan Sampai Deh, Aturan Pajak E-Commerce Malah Buat Orang Jualan di IG dan FB

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 17:36 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 12 320 1794210 jangan-sampai-deh-aturan-pajak-e-commerce-malah-buat-orang-jualan-di-ig-dan-fb-aUZkFO1H7c.jpg Ilustrasi Belanja Online. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah mengkaji aturan pajak bagi bisnis online atau e-commerce. Namun, banyak pengusaha bisnis online besar yang mengajukan keberatan aturan ini dengan alasan kesetaraan.

Co Founder and CFO Bukalapak M Fajrin Rasyid mengatakan, seharusnya pemerintah juga mengejar pegadang online melalui media sosial dan bukan cuma pajak e-commerce.

"Soal kesetaraan dalam arti kalau ngomong e-commerce yang paling gede bukan Bukalapak dan teman-teman e-commerce lain, tapi yang paling gede itu yang jualan di instagram dan FB," ungkapnya di Jiexpo, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Baca Juga: Berkembang Terlalu Pesat, Kemenkeu Sulit Pajaki E-Commerce

Pasalnya, dia menilai saat ini pedagang online di media sosial sudah menjamur dan tidak terlacak transaksinya sehingga pemerintah harusnya membuat aturan untuk mengejar pedagang online tersebut.

Menurutnya, jika tidak membuat aturan baru untuk menjaring pajak dari pedagang di sosial media ini maka nantinya yang berjaualan di e-commerce akan berpindah ke instagram dan Facebook. Hal ini akan merugikan semua pihak, termasuk pemerintah yang akan semakin sulit melacak jumlah yang bertambah besar.

"Kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi exodus, jualan di instagram saja. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya, mending saya jualan di FB dan IG karena itu enggak terkontrol, enggak terkejar," jelasnya.

Baca Juga: Pajak E-Commerce, Dirjen Pajak Sebut Keluar  Minggu Depan

Sementara itu, dirinya juga menilai potensi pajak dari e-commerce memang besar tapi masih lebih besar dari pedagang online di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Bahkan bisnis sosial media ini justru dianggap merugikan pemerintah karena tidak terditeksi transaksinya.

"E-commerce kan potensi besar, tapi bukan hanya bukaplapak, tapi orang-orang yang jualan di sosial media, Instagram, Facebook dan itu merugikan buat pemerintah, enggak terdetek, karena transaksi melalui jalan belakang. Kalau ditanya transaksi berapa di Facebook enggak ada yang tahu," kata dia.

"Jadi kalau ada aturan mengekang, banyak orang jualan di media sosial dan jadi enggak equal treatement, transaksi belakang tadi merugikan pemerintah, sulit mentracking," tukasnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini