Menuju Ekonomi Tak Berbiaya Tinggi ala Jokowi, Pangkas Dwelling Time hingga Bangun Infrastruktur

ant, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017 08:08 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 23 320 1800469 menuju-ekonomi-tak-berbiaya-tinggi-ala-jokowi-pangkas-dwelling-time-hingga-bangun-infrastruktur-1CoCI2mZ7J.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

Daya Beli

Di tengah optimisme yang terus dimunculkan Pemerintahan Jokowi-Jk isu menurunnya daya beli masyarakat sempat juga mengemuka.

Pengamat ekonomi Edyanus Herman misalnya mengatakan kurangnya daya beli disebabkan turunnya pendapatan masyarakat.

Menurut dia, pendapatan masyarakat juga turun dan di sisi lain pengeluaran yang lain meningkat.

Edyanus menyatakan kebijakan kenaikan pajak juga menjadi faktor lain yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya berimbas pada omzet pedagang saat ini.

Untuk itu, ia menyarankan perlu adanya langkah dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut di antaranya dengan menjaga pasokan kebutuhan pokok agar tetap terjaga sampai akhir tahun sehingga tingkat inflasi bisa rendah.

Maka hal itulah yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan menerapkan berbagai terobosan untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menegaskan, daya beli masyarakat hingga September 2017 masih relatif terjaga. Bahkan, tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III diklaim jauh lebih baik dibanding kuartal II tahun ini yang tumbuh stagnan.

Berdasarkan hasil studi Danareksa Institute, kepercayaan konsumen pada September naik 0,7 persen di level 100,4.

Kenaikan kepercayaan konsumen didukung oleh optimisme terhadap prospek perekonomian nasional, dan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Meskipun optimisme konsumen naik, rencana membeli barang tahan lama menurun. Danareksa Institute mencatat, hanya sekitar 41,07% konsumen yang berencana membeli barang tahan lama dalam enam bulan ke depan.

Sementara itu, di sisi lain, konsumen pun mengkhawatirkan terhadap indikator kelangkaan kerja tercatat 38,2%, tingginya sejumlah harga komoditas strategis 66,6%, dan penyesuaian tarif listrik sebesar 7,5%.

Presiden Jokowi sendiri berharap masyarakat semakin dewasa untuk bisa memisahkan berbagai persoalan termasuk tidak mencampuradukkan urusan ekonomi dengan isu politik.

Itu semata untuk mewujudkan daya saing Indonesia yang semakin baik ke depan.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini