JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan Indonesia saat ini masih memiliki tantangan besar dengan ketahanan pangan. Pasalnya saat ini Indonesia ada di rangking 71 di indeks ketahanan pangan, padahal jumlah penduduknya yang besar akan menjadi isu.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menilai untuk bisa menghidupi semua masyarakat Indonesia dengan aman dan cukup di masa akan datang nanti maka ketahanan pangan tidak bisa hanya menjadi tugas Kementerian Pertanian.
Menurutnya, Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memgambil bagian membangun konektivitas untuk menyalurkan pangan.
"Ketahanan pangan bukan hanya tugas Kementan. KemenPUPR juga harus bekerja keras untuk hubungkan farm ke nonfarm atau lahan pertanian ke pasar," ungkap Sri Mulyani di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Menurutnya, salah satu langkah pemerintah membantu masyarakat atau petani untuk bisa terus menanam adalah memberikan subsidi pupuk.
"Bagaimana kami membantu? Kami memberikan subsidi pupuk. Indonesia adalah negara yang cukup besar dan kompleks. Tujuan sektor pertanian di program kami dorong ketahanan pangan. Pemerintah sedang fokus pada lahan pertanian baru atau rehabilitasi," jelasnya.
Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan Pemerintah dalam mendukung tujuan pada lahan pertanian baru ini juga akan membangun sentra produksi beras baru di Pulau Jawa.
"Ada 33 waduk baru yang memungkinkan kemandirian desa untuk produksi beras ini, kita harus bina pertanian secara organik juga perlu dilakukan. Ada lahan pertanian padu yang baru dan terapkan kebijakan impor beras untuk berantas karetlisasi sehingga bisa dinikmati rumah tangga di Indonesia. Untuk petani miskin kami berikan subsidi raskin 3 kg per rumah per bulan dan ada subsudi pupuk," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)