Pemukiman Kumuh Sulit Ditangani, Menteri Basuki: Kita Tetap Harus Kerja Keras
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengakui ada satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tidak mungkin tercapai. Adapun RPJMN yang dimaksud adalah penanganan pemukiman kumuh.
Pasalnya lanjut Basuki, hingga tahun ketiga baru sekitar 9.000 hektare pemukiman kumuh yang teratasi. Sedangan pemerintah menargetkan 35.000 hektare pemukiman kumuh bisa teratasi hingga 2019 nanti.
"Pemukiman kumuh adalah salah satu yang Masuk Bappenas di program RPJMN yang mungkin tidak akan tercapai dari 35 ribu ha. Dari tahun ketiga baru 9.000," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Kementerian PUPR Akui Pengentasan Kawasan Kumuh Baru 18,4%
Meskipun begitu lanjut Basuki, pihaknya akan terus bekerja keras untuk mengejar target tersebut. Setidaknya bisa memangkas angka realisasi dari target 35.000 hektar pemukiman kumuh tersebut.
"Tapi kita tetap harus kerja keras terus, saya tahu ini tidak mudah. Tapi kita harus kerja keras," jelasnya.
Salah satu upaya yang tengah diusahakan adalah menormalisasi pemukiman kumuh yang ada di wilayah Semarang. Tak hanya itu, pihaknya juga merapikan kawasan tambak Lorok kampung nelayan dengan rumah apung.
"Semarang BKT itu daerah kumuh bangunkan rusun sementara kita normanilasasi BKT. Suatu program tidak dalam rangka mengurai kekumuhan tapi normalisasi BKT," ucap Basuki.
Baca juga: Gawat! Kawasan Kumuh 38.641 Ha, Paling Banyak di Pulau Jawa
"Tambak Lorok kampung nelayan kita perbaiki dengan rumah apung, kita perbaiki kawasannya. Tidak hanya Cipta Karya harus ada sanitasi, ada rumahnya, drainase, air minum masuk. Jadi kawasan lebih layak," imbuhnya.
(Rizkie Fauzian)
