nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wamen ESDM Beri Sinyal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Siap Dibangun di RI

Trio Hamdani, Jurnalis · Jum'at 03 November 2017 21:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 03 320 1808139 wamen-esdm-beri-sinyal-pembangkit-listrik-tenaga-nuklir-siap-dibangun-di-ri-iLJVMXDtKM.jpg Foto: Trio Hamdani (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) harus benar-benar memerhatikan aspek komersial dan jangan selalu berkutat pada pertanyaan apakah pembangkit listrik tersebut boleh dibangun.

Pembangunan PLTN membutuhkan persiapan yang matang. Dari sisi daya saing pun perlu diperhitungkan, apakah pembangkit listrik tenaga nuklir ini cukup menjual di tengah energi lainnya, mulai dari pembangkit listrik tenaga angin, uap, air, hingga panas bumi.

"Apakah dari sisi bisnisnya pembangkit listrik ini bisa bersaing atau lebih murah dari jenis pembangkit yang lain?," kata Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar di kantornya, Jumat (3/11/2017).

Selain itu, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik juga menjadi perhatian Arcandra. Jika harga listrik sesuai dengan BPP, maka tidak menutup kemungkinan PLTN bisa dibangun di Indonesia, dengan catatan bahwa perangkat lainnya sudah sesuai prosedur.

"Di kami kalau secara komersial bisa lebih murah ada potensi bisa dibangun di Indonesia," ujarnya lebih lanjut.

Adapun harga jual rata-rata listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir di tingkat global, jelas Arcandra ialah berkisar di USD9,7 sen-USD13,6 per kWh per tahun. Sementara itu, BPP nasional berada pada USD7,9 sen.

"Kalau lihat historis maka PLTN akan di atas BPP nasional dan ini akan jadi konsen kita semua dari sisi komersialnya," terangnya.

Wamen ESDM menambahkan bahwa penyerapan produksi yang dihasilkan oleh PLTN juga perlu diperhitungkan dengan benar. Dia mencontohkan, semisal dibangun PLTN dengan kapasitas 2.000 mw namun yang terpakai hanya 200 mw, maka sisanya harus diperhitungkan siapa yang harus membayar.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini