Temui Menko Luhut, Bank Dunia Bawa Data Mengejutkan: Pantai Selatan Miliki Tingkat Kemiskinan Tertinggi
JAKARTA - Perwakilan Bank Rodrigo A Chaves menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan untuk menyampaikan hasil studi awal terkait kondisi Danau Toba. Pasalnya, Danau Toba akan menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas.
Luhut menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Bank Dunia telah menyampaikan kajian awal terkait beberapa aspek di Danau Toba, meliputi, kualitas air, lokasi dan jumlah keramba ikan, serta faktor lain yang dapat mendukung program Danau Toba menjadi destinasi unggulan. Nantinya, hasil kajian final juga akan disampaikan kepada daerah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara.
"Supaya nanti masalah ternak babi, kotoran hotel, bagaimana pengelolaannya, itu menjadi acuan supaya jangan ada yang macam-macam. Itu kalau kualitas airnya tidak baik, orang enggak mau datang. Turis kan enggak mau, " kata Luhut di Kantor Kemeno Kemaritiman, Jumat (10/11/2017).
Baca juga: Menko Luhut: Penyebab Kemiskinan Itu Infrastruktur!
Selain hasil kajian awal mengenai Danau Toba, Bank Dunia juga menyampaikan hasil studi mereka tentang urgensi penambahan bandara di Bali. Sebagaimana diketahui Pemerintah mengusulkan penambahan fasilitas bandara di utara Pulau Bali. Mengingat, Bali sebagai destinasi wisata memiliki jadwal penerbangan yang padat.
Selain itu, Bank Dunia juga menyampaikan peta tingkat kemiskinan di wilayah garis pantai. Dari temuan Bank Dunia, didapati bahwa wilayah pantai Selatan Pulau Jawa adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi.
"Rupanya banyak peta kemiskinan yang harus ditanggulangi. Banyak masalah, mulai dari infrastruktur, belum lagi yang kecil - kecil," kata Luhut.
Baca juga: Kesejahteraan Rakyat Meningkat, Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 10,64%
Kajian tersebut sudah dilakukan oleh Bank Dunia beberapa bulan lalu, sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan, kajian akhir dapat dirampungkan oleh Bank Dunia dalam kurun waktu dua minggu ke depan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi kebijakan Pemerintah Pusat maupun daerah.
(Martin Bagya Kertiyasa)
