Gara-Gara yang Ikut Cuma 900.000 WP, Alasan Sri Mulyani Revisi Aturan Tax Amnesty
MANADO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/2017 yakni revisi PMK 118 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty). Aturan ini diteken pada 17 November 2017 dan diundangkan pada 20 November 2017.
Adapun PMK 165 ini untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya yakni insentif bebas Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.
Untuk mendapatkan hak ini, WP hanya perlu menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak atau surat keterangan bebas (SKB) dengan batas waktu hingga 31 Desember 2017.
Baca Juga: Ditjen Pajak: Ini Bukan Tax Amnesty Jilid II
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan adanya PMK ini karena pelaksanaan tax amnesty masih kurang optimal karena jumlah peserta hanya mencapai 900.000 WP.
"Kami punya pendapat yang sama, pesertanya harusnya bukan hanya 900.000, itu harus diakui. Meskipun bagus dibanding negara lain, tapi Pak Dirjen katakan, enggak puas sama sekali," ungkapnya di Manado, Jumat (24/11/2017).
Lanjut Hestu, dalam PMK 165/2017 ini juga diberikan kesempatan bagi WP yang mengikuti maupun yang belum ikut tax amnesty untuk mengungkapkan hartanya dengan jujur dan akan dibebaskan dari sanksi selama belum ditemukan oleh DJP. Artinya jika mengungkapkan hartanya dengan jujur maka hanya akan membayar PPh normal di PP 36/2017.
Baca Juga: Ancam Kenakan Pajak 200%, DJP Minta WP Lapor Aset Sekarang dengan Tarif 30%
Adapun tarif PPh di PP 36/2017 yakni untuk WP Badan 25%, WP OP sebesar 30% dan WP Khusus sebesar 12,5%. Namun, jika DJP menemukan sendiri maka akan dikenakan PPh normal dan sanksi sebesar 200% sesuai UU tax amnesty dan 2% selama 24 bulan atau 48% sesuai UU KUP.
Oleh karenanya ia mengimbau bagi WP untuk melaporkan hartanya yang masih disembunyikan. "PMK 165 ini konsekuensi dari UU TA sendiri. Pasal 18 itu denda 200% kalau DJP menemukan. Kami enggak berpikir ini amnesty atau pengampunan lagi. Itu kesempatan yang dimiliki WP by law itu sendiri," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
