nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri ATR Blakblakan soal 90% Generasi Milenial Terancam Tak Punya Rumah

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 28 November 2017 19:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 28 470 1822106 menteri-atr-blakblakan-soal-90-generasi-milenial-terancam-tak-punya-rumah-XIKImmGrmB.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, 90% generasi milenial berpotensi menjadi homeless (tidak memiliki rumah). Hal tersebut tidak terlepas dari mulai terbatasnya lahan yang ada, sedangkan jumlah manusia setiap harinya selalu bertambah.

Di tengah keterbatasan lahan lanjut Sofyan, sudah saatnya para pengembang untuk mulai melirik hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Hal ini guna menyediakan hunian bagi masyarakat di tengah keterbatasan lahan.

"90% generasi milenial ini potensial homeless (tidak memiliki rumah). Persoalan ini harus kita atasi. TOD ini harusnya bisa mengatasi masalah ini," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

 Baca Juga: Bangun Infrastruktur, Menhub Minta Swasta Bangun Kawasan Transit Oriented Development

Dengan hunian berkonsep TOD lanjut Sofyan, diharapkan juga bisa memberikan pemasukan terhadap infrastruktur transportasi yang dibangun oleh pemerintah tahun. Seperti Light Rail Transit (LRT) hingga Masa Rapid Transportation (MRT).

"TOD ini penting capture added value yang tercreate pemerintah. MRT, LRT bagaimana stasiun-stasiun itu bisa buat TOD. Jadi mereka enggak perlu menghabiskan berjam-jam jam dijalan. Habisnya uang terbakar dijalan performa lebih terganggu, sedikit masalah bisa berantem. Itu semua bisa terhindari," jelasnya.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan jika pihaknya akan melakukan diskresi terhadap aturan pengembangan TOD. Hal ini untuk memastikan jika pengembangan hunian TOD ini bisa terus berjalan meskipun tidak dimasukan dalam RTRW daerah.

 Baca Juga: Pengelolaan Rusun Jadi Pekerjaan Rumah Anies-Sandi

Menurut Sofyan selama ini, pengembangan proyek TOD ini banyak terhambat oleh aturan. Seperti aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

""Kalau TOD itu terhambat RTRW yang tumpang tindih. Ini perlu di diskusikan bagaimana cara yang bagus TOD ini. Jadi kalau RTRW belum ditetapkan boleh enggak TOD. Ini harus boleh kita harus diskresi. Banyak sekali yang bisa dilakukan tanpa ada diskresi," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini