Sri Mulyani Geleng-Geleng, 70% APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS
JAKARTA - Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebab, Sri Mulyani menemukan fakta bahwa APBD sebagian besar dihabiskan untuk biaya belanja pegawai. Dia menyebutkan pada tahun 2016 sebesar 70,9% pada dari total APBD di provinsi adalah untuk belanja pegawai dan meningkat tiap tahunnya.
"Di kabupaten kota hampir separuh APBD untuk gaji, ini enggak ada ruang berbagi untuk kegiatan di daerah. Mayoritas APBD dibelanjakan untuk hanya pegawai bahkan pegawai belum tentu laksanakan tugas layani masyarakat, sebenernya kalau layani masyarakat dengan baik itu masih kasih benefit untuk masyarakat," kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Workshop Golkar mengenai APBD di Hotel Merlynn, Jakarta, Kamis (1/12/2017).
Baca Juga: Tak Produktif, Sri Mulyani Sindir Pengelolaan APBD yang Tanpa Hasil
Menurut Sri Mulyani, belum adanya standar program dan kegiatan daerah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(APBD) sering kali tak tersalurkan dengan baik. Dia menyatakan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.
Dia menjelaskan, daerah menggunakan dananya untuk mengerjakan program-program yang tidak produktif. Berbeda halnya dengan pusat yang memiliki standar program dan kegiatan sehingga memiliki arahan yang jelas.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Daerah 'Kecanduan' Dana Transfer dari Pemerintah Pusat
"Di satu kabupaten itu bahkan miliki 600 program. Udah uangnya dikit programnya banyak, biasanya abis untuk panitia program sehingga tidak betul-betul tidak dirasakan manfaatnya ke masyarakat," jelasnya,
Lanjut dia, saat ini terdapat 19.500 program atau 277.000 kegiatan yang tersebar di pemerintah daerah namun tidak memberikan hasil. "Kegiatan yang bervariasi antara daerah begitu banyaknya sehingga enggak fokus dan hasilnya sangat nihil," tambahnya.
