Image

Menkeu Baru Tambal Defisit BPJS Kesehatan Rp7,8 Triliun, Masih Kurang Rp1,2 Triliun

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 04 Desember 2017, 19:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 04 320 1825037 menkeu-baru-tambal-defisit-bpjs-kesehatan-rp7-8-triliun-masih-kurang-rp1-2-triliun-RoLQOxnNiR.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana sebesar Rp7,8 triliun yang bersumber dari APBN. Pencairan ini sebagai salah satu jalan menutup defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan mencapai Rp9 triliun pada tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pencairan pertama sebesar Rp3,6 triliun dilakukan pada 30 November lalu untuk segera menutup defisit.

Selain itu, kata Mardiasmo, pemerintah juga telah mencairkan dana penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp4,2 triliun untuk bulan November dan Desember. PBI sendiri merupakan tagihan iuran yang dibayarkan pemerintah pusat sebesar Rp2,1 triliun setiap bulannya.

"Iuran PBI dua bulan awal November dan Desember sudah dibayarkan awal November jumlahnya Rp 4,2 triliun. Yang Rp3,6 triliun sudah dibayarkan kemarin tanggal 30 November hari kamis sebelum libur sudah dikeluarkan. Itu berarti sudah ada Rp4,2 triliun dan Rp3,6 triliun itu sudah nutup di tahun 2017" ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/12/2017).

Baca Juga: Tutupi Defisit BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Bakal Tambal dari Cukai Rokok

Menurutnya, pada 2018 pemerintah juga akan mengusahakan mencairkan PBI pada minggu pertama sebesar Rp 2,1 triliun menggunakan APBN 2018.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kerugian masa mendatang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait keterlibatan pemerintah daerah menanggung tagihan iuran dari masyarakatnya.

"Jadi tagihan kepada pemda itu sekitar Rp1,3 triliun se-Indonesia itu sudah ada PMK baru yang bisa memotong transfer berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) kepada pemda yang memiliki utang atau tagihan pada BPJS Kesehatan. Tapi itu nanti harus kita barengi dengan rekonsiliasi antara BPJS kesehatan dengan pendanaan masing-masing," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan untuk menambal defisit akan didapatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melalui dana bagi hasil dari cukai rokok.

"Dari sisi anggaran kita melakukan penganggaran sesuai yang diamanatkan UU APBN dan kita akan mengambil dana-dana lain, dana bagi hasil dari rokok itu untuk preventif, jadi kalo untuk menambal defisit dia seharusnya berbentuk temporari," ujarnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Defisit Rp9 Triliun, Sri Mulyani: Perbaiki Sistem Dulu Baru Iuran Naik

Dia menambahkan, kendati defisit pemerintah tetap akan mengupayakan agar masyarakat mendapat pelayanan yang optimal. "Secara singkat kita akan melakukan review dan terus memberikan jaminan bahwa BPJS tidak boleh menjadi satu kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan kesehatan secara baik," ucapnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini