Image

Kemenkeu Pastikan Tahun Depan BPJS Kesehatan Bebas dari Defisit

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 21:28 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 320 1827020 kemenkeu-pastikan-tahun-depan-bpjs-kesehatan-bebas-dari-defisit-MtIVcnVgAE.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengalami defisit keuangan sejak terbentuk pada 2014 yang lalu. Hal tersebut diakibatkan pengeluaran klaim yang lebih besar dibandingkan pendapatan iuran yang masuk.

Meskipun begitu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memastikan jika pada tahun depan BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit lagi. Pasalnya pada tahun depan, akan ada dana urunan dari daerah yang akan membantu klaim dari BPJS Kesehatan.

Adapun dana iuran tersebut nantinya akan berasal dari pajak rokok daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memotong anggaran daerah yang menunggak pembayaran BPJS ke rumah sakit.

Baca juga: BPJS Kesehatan: 14,5 Juta Warga Miskin Terlindungi oleh JKN KIS

"Tahun depan tidak defisit lagi dong, sudah ada pajak rokok, sudah ada semuanya, ada bauran kebijakan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Khusus pajak rokok, nantinya pihaknya akan memotong pajak dari pendapatan yang daerah. Dimana peraturan mengenai pemotongan tersebut tengah disusun dalam Peraturan Presiden yang akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat.

"Nah ini nanti langsung bisa dipotong oleh Kemenkeu, setiap daerah pasti ada yang merokok. Itu kalau ditotal mencapai Rp5,1 triliun," jelasnya.

Sementara untuk pemotongan anggaran daerah, memperkirakan ada sekitar Rp 1,3 triliun yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Dengan dana tersebut, diprediksi akan menambah dana BPJS Kesehatan agar tidak lagi mengalami defisit pada tahun mendatang.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Kepuasan Publik Terhadap Layanan Jaminan Kesehatan di Atas 70%

"Ada dana sebesar Rp1,3 triliun bisa menambal defisit dan menambah arus kas BPJS Kesehatan," ucapnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan dana sebesar Rp 7,8 triliun untuk menutupi defisit dari BPJS Kesehatan pada akhir November lalu. Dimana Rp 3,6 triliun digelontorkan pada 30 November 2017 lalu dan Rp 4,2 triliun pada 8 November 2017.

"Jadi total Rp7,8 triliun, sudah lewat dari defisit. Jadi BPJS Kesehatan sudah tidak boleh mengeluh. 2018 nanti beres. Semuanya sudah lunas," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini