Komisi VII: Holding BUMN Migas Tunggu RUU Selesai
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan holding BUMN Migas. Hal itu dikarenakan saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Rencana tersebut juga sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan.
Baca Juga: Holding BUMN Migas Terbentuk di Kuartal I-2018, Pertamina Bakal Akuisisi Saham PGN
"Konsep BUK itu sempurna daripada holding migas. Kalau holding migas kan sama saja dengan holding tambang itu. Kalau kita itu mengintegrasikan," jelas Satya di Hotel Raffles, Selasa (12/12/2017).
Satya menjelaskan, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas. Satya juga memastikan jika semuanya akan tetap menjalankan tugasnya masing-masing seperti yang ada sekarang.
"Hanya saja mereka diintegrasikan dalam pelayanannya di bawah badan usaha khusus itu," sambungnya.
Baca Juga: Holding BUMN Energi, Pertamina-PGN-PLN Bakal Digabung?
Menurut Satya, Kementerian BUMN sebaiknya tidak terburu-buru membentuk holding BUMN migas dan menunggu BUK terbentuk.
"Baiknya menunggu. Itu harus. Makanya jangan buru-buru untuk holding migas," jelasnya.
Baca Juga: Kinerja BUMN Masih Turun, Apa Pembentukan Holding Terlalu Dipaksakan?
Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan, saat ini pembentukan holding BUMN migas masih dalam pembahasan. Oleh karenanya ia belum bisa memastikan bisa selesai pada triwulan I-2018. Namun jika bisa selesai sesuai target maka itu akan lebih bagus lagi.
"Mudah-mudahan kalau itu bisa terjadi, lebih baik lagi. Semakin cepat itu keluar, semakin bagus untuk kita memperbaiki dan improve gas bussiness Indonesia. Saat ini kita bahas lagi koordinasikan Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian BUMN, Pertamina, PGN, bersama-sama kita rapat terus untuk percepat penyelesaian konsep-konsep yang ada," tukasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
