Ike menambahkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap usaha pemerintah dalam menyediakan hunian yang terjangkau bahkan tetap di atas rata-rata meski melalui sejumlah peristiwa yang diprediksi dapat mempengaruhi kondisi industri properti nasional, seperti situasi politik pasca-Pilkada, maupun peristiwa tahunan seperti Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi mempengaruhi tingkat inflasi.
"Sebanyak 54% responden merasa puas dengan upaya pemerintah dalam membuat rumah lebih terjangkau. Ini merupakan peningkatan yang cukup drastis jika dibandingkan survei pada Semester 2 tahun 2016, di mana tingkat kepuasan masyarakat hanya 36%. Tingkat kepuasan ini tercermin dalam rencana pembelian properti dalam enam bulan ke depan, di mana sebesar 59% dari responden survei berencana membeli properti," jelas Ike.
Dia menambahkan bagi pengembang properti, hasil survei ini menunjukkan prospek yang positif dalam pasar properti, setidaknya dalam enam bulan ke depan. Lebih spesifik lagi, properti yang menjadi buruan dalam jangka waktu enam hingga dua belas bulan ke depan adalah properti di bawah harga Rp700 juta.
Optimisme masyarakat terhadap pasar properti ke depan tak lepas dari sejumlah kebijakan yang diluncurkan pemerintah. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan maksimal Rp4 juta, pemerintah meluncurkan program rumah subsidi dengan harga di bawah Rp200 juta dengan uang muka hanya 1% dan bunga cicilan tetap.
"Sementara bagi masyarakat kelas menengah, yang tidak bisa mengambil rumah subsidi namun kesulitan mengikuti persyaratan KPR seperti uang muka minimal 15%, mereka bisa mengikuti program kepemilikan rumah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK) dengan uang muka 5% dan cicilan berdasarkan suku bunga Bank Indonesia ditambah 3%," Ike menjelaskan.