Opsi calon ibu kota baru pun masih tetap sama seperti awal kajian, yakni tiga opsi dan berada di luar Jawa. Namun, hingga saat ini dia belum membeberkan wilayah yang kemungkinan dipilih sebagai ibu kota baru negara. "Pokoknya saya tetep pada posisi mau berapa lokasi tapi yang penting di luar Jawa," sebutnya.
Menurutnya, Bappenas tetap berupaya agar pemindahan ibu kota negara tidak membebani APBN, karena akan melibatkan pihak swasta. "Nanti kita menyampaikan perkiraan dananya dan bagaimana skema yang bisa meringankan beban pemerintah dengan kerja sama swasta. Swasta kita libatkan," jelasnya.
"Kan kita sudah punya sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha, ya kita kembangkan dari situ. Pasti ada modifikasi tapi intinya ada urusannya sama properti gitu aja," sambung Bambang.
Baca juga: Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp500 Triliun, Awas Ada Daerah yang Cemburu
Dia melanjutkan, keterlibatan swasta akan dipastikan secara optimal mampu meringankan beban APBN, bukan justru sebaliknya. Misalnya, dengan sistem sewa menyewa dari pemerintah ke swasta dan tidak akan ada sewa menyewa. "Pokoknya akan cari skema yang terbaik tidak memberatkan APBN, tidak main sewa sewaan, orang tanahnya tanah pemerintah kok," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)