Industri Animasi Kesulitan Cari Pendanaan untuk Kekayaan Hak Intelektual
JAKARTA - Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor perekonomian baru untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Sektor yang dinilai layak dikembangkan yakni pariwisata dan industri digital kreatif.
Ketua Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia (Ainaki), Adrian Elkana menyambut baik usul Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta. Dengan adanya usulan ini, dia berharap kendala yang selama ini dihadapi pelaku industri animasi untuk maju, dapat terpecahkan.
Adrian menerangkan, selama ini para pelaku industri animasi kesulitan mencari pendanaan untuk IP (Intellectual Property/hak kekayaan intelektual). Butuh dana sekira 3,5 juta dolar untuk memperoleh IP tersebut.
"Kalau mengharapkan IP investmen dari lembaga formil, bank atau lembaga non bank lembaga pemerintah, sorry to say masih nol," kata Adrian dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Bank Indonesia DKI Jakarta di Solo.
Menurutnya, lembaga perbankan maupun non-perbankan selama ini mau membantu dari sisi servis, bukan dari sisi IP. Dengan demikian, para pelaku animasi hanya bisa membuat produk tanpa memiliki hak kekayaan intelektual.
Merujuk pada Pasal 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebenarnya pelaku industri animasi bisa mengajukan pinjaman ke bank. Namun prosesnya berjalan sulit karena dana yang dipinjam cukup besar ditambah bunga yang diajukan bank dianggap memberatkan mencapai 13 persen.
"UU nomor 28 enggak perlu jaminan properti segala macam, seharusnya perbankan bisa tapi perbankan menunggu policy OJK dan BI, teknikalnya," terangnya.
Sehingga, sambungnya, apabila Pemprov DKI bersedia membantu pendanaan untuk IP tentu akan sangat membantu berkembangnya industri animasi di Indonesia. Animator-animator Indonesia juga sudah banyak, sehingga tak perlu khawatir kekurangan SDM dalam menghasilkan karya yang fantastis.
"Misal spiderman 1 sukses, spiderman 2 sukses, yang ketiga ditawarkan di Indonesia untuk investasi IP, bukan hanya jadi pekerja. Itu menarik tidak? Jadi kalau Pemda DKI bisa menjadi pioner, itu akan sangat bagus, apalagi kalau dari luar negeri sudah ada penjaminnya (sequel film yang akan digarap)," pungkasya.
(Fakhri Rezy)
