Image

Menteri Bambang Sudah Bertemu Pengusaha Bahas Pemindahan Ibu Kota

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 04 Januari 2018 13:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 04 470 1839949 menteri-bambang-sudah-bertemu-pengusaha-bahas-pemindahan-ibu-kota-GgJkm1o0d3.jpg DKI Jakarta: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah akan melibatkan sektor swasta dalam rencana pemindahan ibu kota. Besarnya biaya yang digelontorkan, menjadi pertimbangan utama hadirnya pihak swasta di samping pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, dia telah bertemu dengan pengusaha. Bahkan, mereka sudah dilibatkan sejak kajian awal wacana pemindahan ibu kota.

"Pasti kita sudah, karena dalam diskusi penyiapan kajian kita juga sudah berinteraksi dengan pengusaha untuk melihat sejauh mana minat mereka apabila dilibatkan dalam kerjasama pemerintah-swasta," ungkap Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Baca Juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Kalteng Siapkan Lahan 500.000 Hektare

Saat ini, hasil kajian awal pemindahan ibu kota telah sampai ke tangan Presiden Joko Widodo. Beberapa point penting yang disampaikan adalah nama-nama calon ibu kota

Di samping itu, Bappenas juga telah mempunyai gambaran biaya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota. Akan tetapi, Menteri Bambang masih enggan menyebutkan angkanya kepada publik.

"Itu nanti Bapak Presiden yang memutuskan apa yang dilakukan berikutnya. Kalau kami tetap melakukan kajian, mulai kajian lebih detail termasuk bagaimana kondisi tanah bagaimana akses untuk pembangunannya segala macem," tanda dia.

Baca Juga: Ada 3 Lokasi Ibu Kota Baru RI, Menteri Bambang Libatkan Swasta

Sebelumnya, Menteri Bambang telah menyerahkan hasil kajian awal pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2018, kemarin di Istana Negara.

Pemilihan kota-kota tersebut telah mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan.Indikatornya meliputi, luas lahan bebas yang tidak perlu ganti rugi, tingkat risiko bencana alam, serta ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut


(ulf)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini