Menteri ATR: Ibu Kota Baru Harus Bebas Banjir
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menjelaskan mengenai aspek kecocokan tanah dalam kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota.
Sofyan menjelaskan aspek kecocokan tanah tersebut menyangkut topografi, bukan daerah banjir, bukan daerah rawa, dan tersedia sumber air.
"Jadi dinilai aspek kecocokan sebuah kota di luar Jawa. Maka tidak semua tanah cocok, misalnya kalau hujan tidak banjir," ucap mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Baca juga: Keputusan Pemindahan Kota Ada di Tangan Presiden tapi Libatkan DPR-MPR
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyerahkan kajian awal terkait rencana pemindahan ibu kota kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1) lalu.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Bappenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung pada APBN.
Baca juga: Menteri Bambang Sudah Bertemu Pengusaha Bahas Pemindahan Ibu Kota
Kajian tahap awal mengenai pemindahan ibu kota masih berfokus pada pemilihan lokasi yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota era Presiden Soekarno.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
